Tjahjo Pecat 73 PNS Kasus Narkoba, Poligami hingga Calo CPNS

CNN Indonesia | Rabu, 08/01/2020 22:12 WIB
Tjahjo Pecat 73 PNS Kasus Narkoba, Poligami hingga Calo CPNS Ilustrasi PNS (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo mengaku telah memberhentikan 73 Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara tidak hormat. Pemberhentian dilakukan Badan Perimbangan Kepegawaian (BAPEK).

Keputusan itu diambil setelah Tjahjo melakukan rapat dengan 73 PNS yang kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang dianggap melanggar peraturan disiplin.

"Dalam sidang tersebut, diputuskan sebanyak 73 PNS dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS)," ujar Tjahjo melalui keterangan resmi, Rabu (8/1).


Selain 73 pegawai yang diberhentikan secara tidak hormat itu, Kemenpan-RB juga memberikan sanksi kepada 8 pegawai berupa penurunan pangkat selama tiga tahun dan dua orang yang mendapat penurunan pangkat satu tahun.

Dalam hal ini, BAPEK menemui beragam pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di lingkungan pemerintahan itu. Beberapa di antaranya bahkan terjerat kasus-kasus yang dapat dibawa hingga ke dalam ranah pidana seperti narkotika.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 pegawai tersandung pelanggaran tidak masuk kerja lebih dari 46 hari. Pelanggaran lain di antaranya seperti penyalahgunaan narkotika, beristri lebih dari satu orang tanpa izin pejabat yang berwenang, calo CPNS, penyalahgunaan wewenang, hingga gratifikasi," imbuh dia.
[Gambas:Video CNN]
Tjahjo lalu berpesan agar BAPEK konsisten dengan keputusan yang sudah diambil. Menurutnya itu perlu guna menutup peluang penggugatan balik oleh PNS yang diberi sanksi.

Dalam rapat itu, turut hadir Sekretaris BAPEK yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, dan perwakilan dari Kejaksaan Agung RI, Sekretariat Kabinet, Badan Intelijen Negara (BIN), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, serta Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

"Beberapa hal-hal yang masih abu-abu kita harus berhati-hati, terutama yang menyangkut dengan nasib dan nama baik orang," ujar dia.
(mjo/bmw)