KPK Sita Dolar AS hingga Yen di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp1 miliar, US$50 ribu, dan $64 ribu Singapura dalam penggeledahan rumah dinas Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (SFI), Sabtu (11/1).

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus suap pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo yang telah menjerat Saiful sebagai tersangka.

Lihat juga: KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Sidoarjo

"Dalam kegiatan penggeledahan di rumah jabatan pendopo bupati hari ini, tim penyidik menyita sekitar Rp1 miliar dan dalam mata uang asing," kata Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip dari Antara, Sabtu (11/1).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menyita uang dalam bentuk mata uang asing lainnya yaitu dolar Australia, euro, yen, dan beberapa lainnya. Terkait nominal dari sejumlah mata uang asing itu, dia berkata, penyidik masih melakukan penghitungan.

Selain di rumah dinas Saiful, KPK juga menggeledah Kantor Bupati Sidoarjo. Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Saiful dan ruang unit layanan pengadaan (ULP).

Lihat juga: Eks Ketua KPK Sebut Bupati Sidoarjo Diintai Sejak Lama

"Di ruang kerja bupati dan ruang ULP, tim penyidik menyita sejumlah dokumen terkait dengan pengadaan proyek di lingkungan Pemkab Sidoarjo," kata Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Saiful sebagai tersangka dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (8/1) lalu.

Dari kronologi perkara tangkap tangan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan timnya menyita uang senilai Rp1.813.300.000 dari sejumlah pihak.

Alex menjelaskan tangkap tangan yang dilakukan terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah berdasarkan pengintaian sebelum dewan pengawas dilantik. Atas dasar itu, kata dia, tidak diperlukan izin dari dewan pengawas untuk melakukan penindakan.

Lihat juga: Dewas KPK Keluarkan Izin Penggeledahan Kasus Bupati Sidoarjo

"Penyadapannya yang lama, sebelum pelantikan dewan pengawas itu, kan. Informasi yang sebelumnya; sudah lama," kata Alex saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Namun untuk kelanjutan penyidikan perkara, tim telah mengantongi izin Dewan Pengawas untuk melakukan geledah di sejumlah lokasi. Hal ini sebelumnya telah dikonfirmasi oleh anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. (mts/wis)