Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Daerah DKI Jakarta
Saefullah tidak menanggapi langsung soal gugatan warga atau
class action yang diajukan oleh warga terdampak
banjir. Ia hanya menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah cukup responsif terhadap banjir.
"Yang jelas kami Pemprov ini, dipimpin oleh Pak Gubernur, merespons bencana ini dengan waktu yang sangat singkat, cepat, seluruh aktivitas perdagangan, transportasi, bisa berfungsi sesuai dengan sedia kala. Jadi indikatornya itu kalau kita," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/1).
Saefullah menjelaskan saat banjir pihaknya sudah mengatur jajaran untuk bekerja cepat. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya sudah bekerja secara sistemik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dari sisi pemerintah kita, kita dari malam tahun baru itu kan hujan derasnya di situ, di malam tahun baru. Kita itu dari subuh sudah bekerja secara sistemik ya," jelas dia.
"Seluruh organ-organ pemerintah DKI digerakkan. Mudah sekali menggerakkannya karena mereka sudah tahu tugas dan fungsinya harus berada di mana dan bagaimana, melakukan apa, itu sudah tahu," lanjut dia.
Selanjutnya Saefullah juga mengatakan bahwa beberapa kawasan yang sedianya banjir kini mengalami kondisi yang berbeda. Namun di beberapa tempat diakui Saefullah ada kawasan yang memang terendam parah.
"Yang biasa di depan gedung pertemuan Balai Kartini, depan Dinas Pendidikan, itu tidak ada. Itu biasa satu jam hujan, ringan saja, sudah tergenang, hari ini enggak ada, waktu itu pun enggak ada. Tapi ada 2-3 titik jalan yang waktu itu mengganggu," ungkap Saefullah.
Beberapa kawasan yang terendam ialah di Jakarta Barat tepatnya di Lampu Merah Wali Kota, Underpass Cawang. Diungkapkan Saefullah kawasan tersebut juga cepat surut karena pompa yang tersedia dengan baik.
[Gambas:Video CNN]"Kita kerjakan sore itu dan malamnya sudah selesai, paginya sudah operasional. Termasuk jalan utama, itu sudah operasional. Underpass tidak ada yang masalah karena pompanya berfungsi baik ya," tutup dia.
Sebelumnya, Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta 2020 sedang merampungkan berkas gugatan class action yang rencananya didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/1). Jumlah email pengaduan yang masuk hingga 9 Januari 2020 mencapai 600 laporan. Setelah melalui proses verifikasi, sebanyak 243 di antaranya masuk sebagai pelapor.
Anggota tim advokasi, Alvon Kurnia Palma menuturkan para pelapor masih akan dikelompokkan, apakah termasuk sebagai perwakilan kelas (class representative) atau anggota kelas, berdasar kekuatan pembuktian.
Angka kerugian yang diadukan ratusan pelapor itu sekitar Rp43,32 miliar sebanyak 186 orang. Nilai kerugian terkecil tercatat senilai Rp890 ribu dan nilai terbesar mencapai Rp8,7 miliar.
(ctr/ain)