Peringatan Bencana DKI Rp4,3 M, Termasuk Toa Banjir Rp7 Juta

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran peringatan bencana pada 2020 sebesar Rp.Rp4.362.501.441 (Rp4,3 miliar), berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com dari laman apbd.jakarta.go.id.

Angka Rp4,3 miliar itu masuk dalam Program Pengelolaan Risiko Bencana. Di dalamnya terdiri dari kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (DIMS, EWS, Medsos dan Call Center 112).

Lihat juga: Anies Minta Peringatan Banjir Dilakukan Manual Door to Door

Mata anggarannya antara lain pengadaan alat Disaster Warning System (DWS) sebesar Rp165 juta, 1 Stasiun Ekspansi Peringatan Dini Bencana Transmisi Vhf Radio sebanyak 6 set senilai Rp3.122.3991.373 (Rp3,1 miliar). Adapun jumlah satuan dari stasiun itu senilai Rp473.089.602.

Secara detail salah satu spesifikasi stasiun ini ialah terdapat 30 W Horn Speaker Buatan Lokal sebanyak 6 set senilai Rp1.070.013 per set dengan total Rp7.062.086 sudah termasuk pajak.

Anggaran ini juga terdiri dari perawatan Disaster Warning System sebesar Rp416.215.800 dan jumlah tenaga ahli untuk pengoperasian sebesar Rp123.600.000.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI M. Ridwan menjelaskan bahwa DWS adalah pengeras suara berskala besar yang dapat didengar dari radius 500 meter. Ada empat pengeras suara yang dipasang di tiang tinggi dan terhubung dengan sistem di kantor pusat BPBD DKI.

Lihat juga: Gerindra DKI Ajak Class Action Jokowi Soal Banjir

Selain itu DWS juga dipasang di lokasi rawan banjir. Peringatan dini yang diberikan ialah soal ketinggian muka air sungai dan perkiraan datangnya air kiriman dari hulu. Sehingga warga yang tinggal di bantaran sungai bisa mempersiapkan diri menghadapi banjir.

"DWS kami gunakan untuk melengkapi info peringatan yang kami kirim melalui WAG grup camat dan lurah," kata Ridwan.

Kritik PSI

Anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengkritik pembelian enam set pengeras suara yang disebutnya senilai Rp4 miliar. Dalam apbd.jakarta.go.id, enam set pengeras suara atau 30 W Horn Speaker buatan lokal tercatat sebesar Rp7 juta.

Menurut William sistem itu ketinggalan zaman. "Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern," kata William dalam keterangan tertulisnya.

[Gambas:Video CNN]
William menyarankan DKI mengembangkan dan fitur 'Siaga Banjir' sebagai sistem peringatan dini. Aplikasi ini dinilai lebih efektif sebagai alat komunikasi warga dengan pemerintah soal info aliran sungai serta banjir.

"Hampir semua warga Jakarta sudah memiliki telepon seluler dan kebanyakan di antaranya adalah smartphone. Aplikasi berbasis internet gawai seharusnya lebih efektif dan lebih murah ketimbang memasang pengeras suara yang hanya dapat menjangkau radius 500 meter di sekitarnya," jelas dia.

Lihat juga: PKS-Gerindra Bela Anies soal Banjir, Pertanyakan Kerja Pusat

Bagi warga yang tidak memiliki gawai smartphone, William menyarankan Pemrov DKI memanfaatkan fitur broadcast SMS bekerja sama dengan operator seluler.

"Masak kota metropolitan seperti Jakarta dengan anggaran IT mencapai triliunan rupiah masih menggunakan sistem peringatan kuno seperti itu?" tutup dia. (ctr/wis)