Buka Penyelidikan, KPK Tangani Dugaan Korupsi Asabri

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Untuk itu KPK telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk langkah awal penyelidikan ini.

"Sudah kita sepakat. Kemarin saya dan empat pimpinan datang ke BPK. Ketemu dengan ketua, wakil ketua, dan anggota BPK. Kita bahas kita lakukan penyelidikan bersama," ujar Firli saat berkunjung ke Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (16/1).

Firli mengatakan dalam kesempatan itu KPK juga meminta BPK melakukan audit investigasi. Hal itu guna mengetahui jumlah pasti kerugian negara dalam dugaan korupsi perusahaan asuransi plat merah tersebut. Dari situ, KPK baru melakukan pengusutan lebih jauh.

"Penegakan hukum itu harus bersinergi sebagaimana saya sampaikan bahwa ada proses pertama penyelidikan. Kita sudah melakukan koordinasi, diskusi, pembahasan dengan kawan-kawan BPK," kata dia.

Lihat juga: Mahfud: Prajurit TNI-Polri Jangan Gundah, Dana Asabri Stabil

"Jadi dari kita akan berbarengan, KPK melakukan penyelidikan, dan BPK melakukan audit investigasi. Sehingga kita tentu harus melakukan kerja sama dengan BPK yang memang memiliki kewenangan untuk menentukan terkait dengan kerugian keuangan negara," kata Firli.

Diketahui kasus dugaan korupsi PT Asabri mencuat usai Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kerugian negara perusahaan asuransi plat merah itu mencapai triliunan rupiah.

[Gambas:Video CNN]
Mahfud bahkan menyebut ada sejumlah pelaku korupsi di PT Asabri juga melakukan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

"Modus operandinya sama (dengan Jiwasraya). Akan mungkin ada beberapa orangnya yang sama," ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (13/1).

Lihat juga: Dituduh Korupsi, Asabri Ancam Ajukan Tuntutan Hukum

Sebelumnya Polri menyatakan telah membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi Asabri. Hal ini menyusul kerugian negara yang ditaksir BPK mencapai Rp10-16 triliun.

"Kita sedang penyelidikan kasus tersebut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/1).

Kendati demikian, Argo menolak merinci langkah awal penyelidikan yang dilakukan pihaknya. Argo minta publik menunggu hasil temuan penyidik. (osc/osc)