Buntut Kisruh Natuna, Prabowo Dorong Sistem Satu Komando Laut

Jakarta, CNN Indonesia -- Usai kisruh Natuna, Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto menyatakan akan terus mendorong penerapan satu komando di kawasan kelautan.

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa komando ini bisa sepenuhnya bisa dipegang oleh Coast Guard di bawah Badan Keamanan Laut (Bakamla). 

"Supaya one command in the sea atau satu komando di laut, yang ingin dorong coast guard," kata Dahnil di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (16/1). 

Lihat juga: Natuna dan Bukti Kedodoran Armada Pengamanan Laut Nusantara

Dorongan satu komando laut ini merupakan dampak dari konflik antara China dan Indonesia di wilayah perairan Natuna Utara. Dengan dorongan ini, Prabowo memutuskan agar alokasi anggaran belanja untuk Bakamla segera diberikan.

"Ini anggaran untuk belanja kapal. Jadi itu yang bisa dilakukan Pak Prabowo selain kita akan terus mendorong one command di laut gitu," kata Dahnil. 

Dahnil juga menjelaskan bahwa di Indonesia, coast guard memang bertugas untuk mengamankan sipil di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Jadi untuk menertibkan masalah hak berdaulat seperti ini, misalnya ada pencurian maka dilakukan oleh Bakamla. Tapi kalau hak berdaulat, itu TNI, dalam hal ini TNI AL," jelas Dahnil. 

[Gambas:Video CNN]

Saat ini, kisruh di perairan Natuna sendiri sudah mereda. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I TNI Laksamana Madya Yudo Margono menyatakan kapal nelayan dan coast guard China sudah keluar dari ZEE Indonesia.

Yudo enggan menyampaikan secara rinci sejak kapan kapal-kapal China keluar dari ZEE. Dia hanya menegaskan kapal China sudah keluar dari ZEE dan tidak lagi terpantau di dalam radar Automatic Identification System (AIS).

"Sudah (tidak ada kapal China di ZEE). Sudah 400 mil di luar garis batas ZEE," ujar Yudo di Kabupaten Natuna, Kepulauan Natuna, Rabu (15/1). (tst/has)