Mahfud MD Temui Tito Bahas Kesiapan Pilkada Serentak 2020

Jakarta, CNN Indonesia -- Menko Polhukam Mahfud MD menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (17/1). Mahfud mengaku kedatangannya untuk membahas banyak hal dengan Tito, salah satunya Pilkada serentak 2020.

"Tidak ada yang spesifik. Tapi banyak hal yang dibicarakan tentu tidak bisa disampaikan di sini karena uraiannya panjang," ujar Mahfud.

Meski enggan membeberkan secara rinci, Mahfud menegaskan Kemenko Polhukam dan Kemendagri memperkuat koordinasi jelang pelaksanaan Pilkada 2020. Dia berkata Kemendagri bersama dengan institusi lain tengah memastikan Pilkada dapat berjalan lancar.

"Intinya kami siap menyelenggarakan Pilkada 2020 yang jumlahnya 270 (daerah). Isnya Allah aman dan lancar," ujarnya.

Lihat juga: Tito Minta Menkeu Segera Cairkan Dana Pengawas Pilkada 2020

Dalam kesempatan yang sama, Tito menyampaikan kehadiran Mahfud dalam rangka ingin memahami secara mendalam tugas Kemendagri. Dia berkata tugas utama Kemendagri adalah menjaga stabilitas sosial dan politik.

"Terutama politik di tingkat nasional. Karena Mendagri adalah pembina politik," ujarnya Tito.

Salah satu bentuk menjaga stabilitas politik, kata dia, dilakukan dengan cara mengundang sejumlah parpol untuk berdialog terkait masalah politik agar Pilkada 2020 berjalan aman dan lancar.

Sementara terkait dengan dana Pilkada, Tito mengaku telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana APBD untuk menggelar Pilkada. Nantinya, dana Pilkada dari APBD akan direview sebelum disahkan.

"Untuk tingkat provinsi kami review, provinsi nanti mereview kabupaten/kota. Tapi kami punya jajaran inspektorat yang juga memiliki garis langsung dengan provinsi dan kabupaten/kota," ujar mantan Kepala Polri ini.

Lihat juga: Kader Buron KPK, PDIP Yakin Tetap Solid Hadapi Pilkada 2020

Di sisi lain, Tito juga mengaku sempat membahas soal Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang kini berada di bawah Kemendagri. Dia menegaskan Kemendagri hanya memberi dukungan anggaran guna menjaga independensi DKPP sebagai pengawas KPU dan Bawaslu.

"Untuk independensi sepenuhnya saya serahkan kepada mekanisme yang berlaku di DKPP," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).

Undang Parpol Non-Parlemen

Tito lebih jauh mengatakan, pihaknya berencana mengundang partai-partai di luar parlemen. Hal itu diputuskan usai Tito mengundang sembilan partai politik pemilik kursi di DPR RI.

Tito belum membeberkan waktu pertemuan tersebut. Namun dia mengatakan pertemuan itu untuk membahas persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Lihat juga: Perludem Khawatir Kasus WS Arahkan Wacana Pemilu Tak Langsung

"Nanti parpol yang tidak ada di Senayan juga saya akan bertemu dengan para sekjennya untuk bangun silaturahmi dan diskusi dengan berbagai masalah politik dalam rangka untuk Pilkada 2020 agar aman, tertib, lancar," kata Tito.

[Gambas:Video CNN]
Saat ini ada tujuh partai politik yang tak punya kursi di DPR RI karena tak mencapai ambang batas parlemen pada Pemilu 2019. Mereka adalah PSI, Perindo, PBB, PKPI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya.

Tito bilang pertemuan itu juga akan membahas sistem politik Indonesia ke depan. Dia menekankan soal stabilitas politik yang melibatkan partai-partai.

"Paling utama adalah menjaga stabilitas sosial politik terutama politik tingkat nasional karena Kemendagri adalah pembina politik," tuturnya.

Lihat juga: Tito Karnavian Kumpulkan 9 Sekjen Parpol di Kemendagri

Sebelumnya, Tito pernah mengumpulkan para Sekjen partai DPR RI di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (8/1). Dia mengundang PDIP, PKB, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PPP, dan PAN.

Pertemuan itu digelar secara tertutup selama tiga jam. Namun seluruh perwakilan parpol mengatakan Tito memaparkan evaluasi penyelenggaraan sistem pilkada langsung. (jps/dhf/osc)