Istana Dukung Panja Jiwasraya: Misinya Sama dengan Pemerintah

CNN Indonesia | Rabu, 22/01/2020 12:11 WIB
Istana Dukung Panja Jiwasraya: Misinya Sama dengan Pemerintah Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman mengatakan pemerintah mendukung langkah DPR yang membentuk panitia kerja (panja) mengenai pengawasan kinerja industri jasa keuangan.

Panja tersebut dibuat untuk menyelesaikan persoalan yang tengah mendera PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bersama 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Tbk.

"Visi dan misinya sama dengan pemerintah yaitu meningkatkan pengawasan terhadap industri jasa keuangan dan menentukan langkah-langkah terukur restrukturisasi Jiwasraya dan penyelamatan dana nasabah," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).


Fadjroel menyatakan lewat Panja tersebut diharapkan industri jasa keuangan Indonesia semakin terawasi dengan baik serta kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat. Panja tersebut digagas Komisi XI dan VI DPR RI.

"Mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi XI DPR RI sepakat membentuk panitia kerja (panja) mengenai pengawasan kinerja industri jasa keuangan.

Panja ini dibuat untuk menyelesaikan persoalan yang tengah mendera PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bersama 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Tbk.

Ketua Komisi XI Dito Ganinduto menyatakan panja ini akan dikoordinasikan dengan panja yang dibuat oleh Komisi VI. Sebab, komisi tersebut yang bertanggung jawab terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

[Gambas:Video CNN]

"Kami akan berkoordinasi agar tidak tumpang tindih, sehingga tidak jadi beban seluruh pemangku kepentingan juga," ujar Dito, Selasa (21/1).

Ia bilang persoalan di lima perusahaan masuk jadi prioritas panja tentang pengawasan kinerja industri jasa keuangan karena DPR mendapatkan laporan dari masyarakat dan investor.

Namun, Jiwasraya akan menjadi prioritas nomor satu karena proses penyelesaiannya yang sudah setengah jalan.

"Kalau Jiwasraya proses sudah berjalan dan penyelesaian adalah pengembalian dana nasabah. Sementara masalah hukum dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung)," kata Dito. (fra/ain)