Analisis

Sanjungan untuk Sandi dan Peta Persaingan Dini 2024

CNN Indonesia | Jumat, 24/01/2020 07:57 WIB
Sanjungan untuk Sandi dan Peta Persaingan Dini 2024 Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno dan kansnya menuju Pilpres 2024. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Aroma politik, spesifik tentang Pilpres 2024 berhembus di acara pelantikan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi yang saat itu memberi sambutan, menyinggung orang yang berpotensi besar menggantikannya di 2024.

Di ruangan tersebut hadir Sandiaga Uno, calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, pesaingan Jokowi di Pilpres 2019.

"Hati-hati 2024," kata Jokowi sembari tertawa dalam acara Hipmi yang digelar di Hotel Raffles tersebut.


"Tadi disampaikan Ketua Pembina HIPMI (Bahlil Lahadalia) bahwa 2024 kemungkinan beliau (pengganti Jokowi) yang hadir di sini adalah kandidat, kandidat yang kemungkinan besar akan menggantikan saya. Dan saya meyakini itu, tapi saya tidak menyebutkan orangnya siapa, bahwa tadi yang baru berdiri tadi," sambungnya.

'Mengangkat' nama Sandiaga juga dilakukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan.
Secara terang-terangan dia mengaitkan kehadiran Sandiaga di organisasi Esports Indonesia yang dipimpinnya dengan potensi kemenangan Pemilu memenangkan Pilpres 2024.

"Ini ada tamu khusus, namun beliau juga sebagai Dewan Pembina PB Esports yang sangat saya cintai dan banggakan. Tamu kehormatan kita dan dia berkenan jadi dewan pembina, Bapak Sandiaga Salahudin Uno. Kita curi start untuk kampanye kan tidak masalah," kata Budi Gunawan disambut tawa para tamu undangan dalam acara pelantikan PB Esports Indonesia di Hotel Kempinski Jakarta, Sabtu (18/1) dikutip dari Antara.

Bukan tanpa dasar dan alasan yang jelas nama Sandiaga Uno muncul meski Pilpres masih lama. 

Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan pernyataan Jokowi memiliki dasar argumen yang kuat. Menurut Ubed, Jokowi melihat Sandi telah memiliki modal sosial dan politik yang cukup untuk melenggang ke Pilpres 2024. Apalagi menurutnya Sandi telah dikenal oleh dunia internasional.

Kini tinggal Partai Gerindra merupakan kunci yang dapat memuluskan semua itu. Sandi diketahui menduduki Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

"Jadi kendaraan politiknya sangat ditentukan oleh sikap partai Gerindra. Apakah mendukung Sandi capres atau tetap Prabowo-Sandi," kata Ubed kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/1).
Ubed menggambarkan nantinya akan terdapat sejumlah kemungkinan terkait pemetaan politik untuk Sandiaga. Lagi-lagi, menurut dia, Gerindra, terlebih Prabowo Subianto menjadi penentu.

"Ada kemungkinan semua partai politik mendukung pasangan Sandi atau mendukung Prabowo-Sandi, atau Sandi-Puan," kata dia.

"Sandi harus kulonuwun dulu ke Prabowo, jika tidak dapat restu Prabowo maka akan berat langkah Sandi," sambungnya.

Selain punya potensi besar, nama Sandi pantas diusung untuk mengimbangi Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta itu tengah naik daun meski gaya kepemimpinannya di ibu kota kerap dikritik. 

Ubed menyebut Partai Demokrat berpeluang mengusung Anies untuk dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jauh sebelumnya, Partai NasDem juga sudah ambil ancang-ancang. Juli 2019 lalu, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyatakan tak menutup kemungkinan Anies diusung partainya di 2024.

Pengamat politik Hendri Satrio menyoroti kata 'Hati-hati 2024' yang dilontarkan Jokowi tatkala menyinggung nama Sandi. Hendri menangkap makna pernyataan itu adalah agar Sandi tidak salah memilih gerbong atau kendaraan yang akan mengantarkannya jika ingin menjadi Presiden. Senada dengan Ubedilah, ia menilai partai Gerindra akan sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap jalan yang ditempuh Sandi.

"Pasti sedikit banyak ada pengaruh dari Gerindra yang saat ini ada di koalisi. Jokowi pengin Sandi tidak keluar dari koalisi pemerintah; tetap di Gerindra," kata dia.

Hendri menyoroti beberapa survei yang menyimpulkan beberapa nama kepala daerah potensial untuk menjadi calon Presiden 2024, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Ia tidak menampik jabatan publik merupakan indikator penting untuk menebar popularitas dan elektabilitas. Namun untuk kali ini, menurut dia, hal itu tidak berlaku.
Mengacu kepada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menegaskan bahwa 2020 bakal menjadi pilkada terakhir. Untuk Pilkada 2022 dan 2023 akan diserentakkan bersamaan dengan Pilpres pada November 2024. Artinya, para kepala daerah tersebut tidak memiliki ruang untuk merawat popularitas melalui jabatan publik.

"Jokowi dulu waktu 2014 dia itu Gubernur Jakarta, jadi dia punya panggung. Nah, nanti 2024 enggak ada panggung kepala daerah, karena mereka selesai di 2022 dan 2023," ucapnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengungkapkan sejumlah tantangan yang mesti dilalui Sandi. Pertama, tutur dia, sikap internal partai Gerindra dalam mengajukan Sandi sebagai calon presiden. Kunto mengatakan kemungkinan akan ada perbedaan sikap jika Prabowo Subianto justru ingin maju kembali.

"Kalau harus berhadap-hadapan secara internal, kemungkinan Prabowo akan lebih besar jadi calon. Itu kendala terbesar menurut saya," kata dia.

Selain itu, rekam jejak Sandi dalam jabatan publik yang relatif pendek menjadi hitung-hitungan penting untuk masyarakat. Kendati begitu, menurut dia, Sandi bisa saja mengusahakan mendapat popularitas dari cara lain, yaitu sebagai pengusaha.

"Dia harus membuktikan diri walaupun tidak ada di jabatan publik. Walaupun dia dengan perusahaan bisa to something and contribute ke Indonesia menurut saya itu bisa jadi panggung,"

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon sebelumnya menyatakan masih terlalu dini untuk membicarakan Sandi sebagai kandidat capres 2024.

"Untuk membicarakan itu sekarang saya kira masih prematur. Jadi, saya kira itu nanti sangat tergantung dinamika politik jelang itu. Saya kira masih dua tahun yang akan datang," kata Fadli di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (20/1). (ryn/ain)