Budi menyebut pola pikir Nadiem dalam kebijakan tersebut hanya dari sudut pandang perguruan tinggi negeri (PTN) yang diberkati jaringan luas dengan dunia industri.
"Dia harus paham, 95 persen itu PTS (Perguruan Tinggi Swasta) dan dia enggak tahu 85 persen itu [PTS] kecil. Jangan lihat Nadiem, lahir dari keluarga berkecukupan, kuliah di Harvard, lihat kampus Harvard, enggak bisa," kata Budi kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (25/1).
Budi menyebut PTN lebih akrab dengan dunia industri karena diberkati mahasiswa dengan kualitas di atas rata-rata. Selain itu, PTN punya banyak alumni yang sudah menjadi bagian dari dunia industri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau menyuruh begitu saja, [sama saja] menutup perguruan tinggi itu. Mahasiswa nanti menuntut enggak bisa magang. Enggak apa-apa, kan Nadiem belum punya pengalaman. Yang bisikin Nadiem kan orang negeri semua," ujarnya.
Meski begitu, Budi mengaku mendukung program tersebut asal ada tindak lanjut dan harus ada kesepakatan beberapa menteri untuk mendukung program dengan memuluskan jalan para mahasiswa magang.
Sebelumnya, Nadiem meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka. Salah satu poin keiijakan itu adalah mengurangi kewajiban belajar strata satu (S1) menjadi lima tahun.
Kemudian kampus wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela menukar 40 SKS setara dua semester dengan kegiatan di luar kampus, termasuk magang di perusahaan. Kemudian mahasiswa berhak menukar 20 SKS setara satu semester dengan SKS di program studi lain.
Nadiem menyebut SKS ditukar magang ini tidak bersifat memaksa, tapi kampus wajib menyediakan opsi.