PKB Minta Kapolri Tak Anggap Enteng Sunda Empire
CNN Indonesia
Kamis, 30 Jan 2020 18:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurizal meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis tidak menganggap enteng kemunculan kerajaan-kerajaan di sejumlah wilayah seperti Sunda Empire.
Dia meminta polisi segera mengambil tindakan agar tidak dipandang sebelah mata.
"Sekarang ini bukan gangguan terorisme, tetapi muncul berbagai pemahaman atau keyakinan bahkan membuat suatu komunitas yang ini jangan dianggap enteng," kata Cucun dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (30/1).
Dia menyatakan bahwa kemunculan sejumlah kerajaan yang memakan korban berupa penipuan. Pasalnya, lanjut dia, kerajaan-kerajaan itu meminta para pengikut untuk membeli seragam yang menyerupai milik tentara atau polisi.
"Ini pak masyarakat kecil kan jadi korban karena beli baju seragam kaya bapak-bapak dapat bintang dua dan tiga," katanya.
Cucun pun mendesak Idham segera memerintahkan jajarannya mendeteksi kerajaan-kerajaan palsu lain. Dia menegaskan, masyrakat tidak boleh lagi menjadi korban penipuan dari pratik-praktik seperti itu.
"Ini harus disikapi betul-betul bagaimana penanganan disampaikan ke publik bahwa ke depannya agar enggak terjadi ke depannya seperti ini juga bisa dilakukan deteksi dini," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Menyikapi masukan tersebut, Idham berkata bahwa sejumlah kerajaan fiktif banyak bermunculan dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyatakan bakal menindak tegas terkait keberadaan mereka yang dianggap meresahkan dan merugikan masyarakat.
"Memang kalau kerajaan-kerajaan, presiden juga sebenarya banyak. Mungkin lagi eranya ingin banyak jadi raja ya pak. Tapi pasti akan tindak dan proses," ucap Idham.
Dalam kasus Sunda Empire, polisi menetapkan tiga pejabat Sunda Empire yang menjadi tersangka yakni Nasri Banks selaku Perdana Menteri Sunda Empire, Raden Ratna Ningrum selaku Kaisar Sunda Empire, dan satu petinggi lain Ki Ageng Rangga Sasana.
Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Saptono Erlangga menuturkan penyelidikan Sunda Empire dimulai setelah Polda Jabar menerima laporan dari tokoh dan budayawan Sunda, Mohamad Ari. Setelah itu polisi langsung memanggil sejumlah orang untuk diminta keterangan.
Mereka yang dipanggil antara lain pelapor, lalu pihak dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Marketing sebuah hotel yang tempatnya dijadikan sebagai lokasi pertemuan selama 2019. (mts/ain)
Dia meminta polisi segera mengambil tindakan agar tidak dipandang sebelah mata.
"Sekarang ini bukan gangguan terorisme, tetapi muncul berbagai pemahaman atau keyakinan bahkan membuat suatu komunitas yang ini jangan dianggap enteng," kata Cucun dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (30/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cucun pun mendesak Idham segera memerintahkan jajarannya mendeteksi kerajaan-kerajaan palsu lain. Dia menegaskan, masyrakat tidak boleh lagi menjadi korban penipuan dari pratik-praktik seperti itu.
[Gambas:Video CNN]
Menyikapi masukan tersebut, Idham berkata bahwa sejumlah kerajaan fiktif banyak bermunculan dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyatakan bakal menindak tegas terkait keberadaan mereka yang dianggap meresahkan dan merugikan masyarakat.
"Memang kalau kerajaan-kerajaan, presiden juga sebenarya banyak. Mungkin lagi eranya ingin banyak jadi raja ya pak. Tapi pasti akan tindak dan proses," ucap Idham.
Dalam kasus Sunda Empire, polisi menetapkan tiga pejabat Sunda Empire yang menjadi tersangka yakni Nasri Banks selaku Perdana Menteri Sunda Empire, Raden Ratna Ningrum selaku Kaisar Sunda Empire, dan satu petinggi lain Ki Ageng Rangga Sasana.
Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Saptono Erlangga menuturkan penyelidikan Sunda Empire dimulai setelah Polda Jabar menerima laporan dari tokoh dan budayawan Sunda, Mohamad Ari. Setelah itu polisi langsung memanggil sejumlah orang untuk diminta keterangan.
Mereka yang dipanggil antara lain pelapor, lalu pihak dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Marketing sebuah hotel yang tempatnya dijadikan sebagai lokasi pertemuan selama 2019. (mts/ain)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK