Jokowi Ingatkan Pemda Tak Gagap Hadapi Bencana

CNN Indonesia | Selasa, 04/02/2020 12:19 WIB
Jokowi menyebut pemerintah daerah sering gagap menghadapi bencana alam. Jokowi mengingatkan agar Pemda harus memiliki manajemen penanganan bencana yang baik. Presiden Joko Widodo meninjau dua lokasi desa terdampak banjir dan longsor di Sukajaya, Kab Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2). (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tak gagap menghadapi bencana alam. Pasalnya, bencana alam seperti banjir, longsor, hingga gempa bumi selalu terjadi tiap tahun namun penanganannya dinilai belum maksimal. 

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan tema Penanggulangan Bencana 2020 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2). 

"Masih banyak bencana yang bisa dicegah, dikurangi, tapi tidak berhasil. Masih sering juga kita tergagap-gagap di daerah, step manajemennya seperti apa, tahapan manajemen seperti apa. Ini harus memiliki semua," ujar Jokowi. 
Jokowi mengatakan, tiap daerah mesti sigap dalam menghadapi bencana. Mulai dari penanganan kerusakan infrastruktur, menampung pengungsi, hingga menghadapi pemulihan para korban. 


"Step manajemennya itu, tahapannya harus jelas. Contoh tanah longsor tiap tahun terjadi di negara kita. Jabar banyak, Jateng banyak, Sumatera ada, Sulawesi ada tiap tahun terjadi," katanya. 

Sementara pada musim kemarau, bencana yang selalu terjadi tak lepas dari kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta agar seluruh jajaran berhati-hati menangani kebakaran hutan. Jokowi membandingkan kondisi itu dengan kebakaran hutan yang begitu masif di Australia. 

"Hati-hati negara sebesar Australia saja sekarang ini kewalahan menghadapi kebakaran hutan yang mencapai 6 juta hektar. Kehilangan 500 juta hewan. Bayangkan, bencana bukan hanya urusan ekonomi tapi ke mana-mana," ucap Jokowi. 

Untuk itu ia meminta seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah bersinergi mencegah dan meningkatkan mitigasi penanganan bencana. 

Hal itu, menurutnya, dapat dilakukan dengan pengendalian tata ruang berbasis risiko bencana salah satunya dengan menyusun rencana kontijensi atau darurat yang bisa dilaksanakan semua pihak. 

"Penanggulangan bencana juga harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif pentahelix," katanya. 

Mantan wali kota Solo itu juga meminta agar anggaran penanganan bencana dapat ditingkatkan sesuai prioritas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selain pada instansi pusat dan daerah, Jokowi juga meminta TNI/Polri ikut membantu penegakan hukum selama proses penanganan bencana. 

"Kepada Panglima TNI dan Kapolri agar terus melakukan penegakan hukum, bersinergi dengan pemerintah daerah dan BNPB," ucapnya. 

[Gambas:Video CNN]


Sementara itu Kepala BNPB Doni Moenardo menyebut ada eskalasi jumlah bencana di Indonesia dari tahun ke tahun. Merujuk pada bencana yang terjadi satu dekade terakhir, kata Doni, hampir semua bencana ancamannya permanen dan berulang. 

Misalnya, pada musim hujan selalu terjadi banjir, longsor, hingga angin puting beliung. Sementara pada musim kemarau dihadapkan pada kekeringan, kesulitan air, kebakaran hutan, hingga bencana kabut asap. 

Belum lagi, lanjut Doni, bencana yang bisa sewaktu-waktu muncul seperti gunung api meletus, gempa bumi, dan tsunami. 

"Maka perlu dicari solusi permanen. Tidak hanga dicegah namun juga harus dimitigasi. Bencana alam ini butuh kesiapsiagaan," tuturnya. 

Doni juga mengingatkan pesan Jokowi yang berulang kali menyatakan perlunya menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana. 

"Perlu kesadaran kolektif semua pihak. Maka kita wajib gotong royong, urun rembug, dalam pengurangan risiko bencana," katanya. 
(psp/ugo)