Gerindra Panggil Andre Rosiade soal Gerebek PSK di Padang

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan pihaknya akan memanggil anggota Fraksi Partai Gerindra DPR Andre Rosiade soal kabar dugaan penjebakan pekerja seks komersial (PSK) di Padang, Sumatra Barat.

Muzani menyatakan pemanggilan Andre akan dilakukan paling cepat hari ini atau Jumat (7/2) untuk dimintai keterangannya secara komprehensif terkait insiden tersebut.

"Supaya kami tidak memahami persoalan ini sepotong-potong dari pemberitaan," kata Muzani di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Kamis (6/2).

Lebih lanjut, Muzani masih enggan berkomentar terkait kemungkinan pemberian sanksi bagi Andre soal insiden tersebut. Ia hanya menyatakan akan mendengarkan terlebih dulu dari yang bersangkutan agar mendapatkan penjelasan secara utuh.

Lihat juga: Kejanggalan Andre Rosiade Jebak PSK Versi Ombudsman

Andre Rosiade. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

"Kami akan klarifikasi kami akan konfirmasi," kata dia.

Muzani menyatakan sampai saat ini pihaknya belum berkomunikasi langsung dengan Andre untuk membahas hal tersebut. Ia pun menyatakan polemik Andre ini tak ada kaitannya dengan proses pencalonan di Pilkada Sumbar tahun 2020 ini.

"Kita (Gerindra) di sana ada calon lain yang mau kita majukan," kata dia.

Lihat juga: Andre Rosiade Buka Suara Soal Dugaan Jebak Pekerja Seks

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ombudsman RI menduga ada kejanggalan dalam kasus penangkapan PSK berinisial NN di Padang yang melibatkan Andre Rosiade.

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman Sumbar. Dia menduga ada kesalahan prosedur dalam penindakan kasus prostitusi online tersebut. Di dunia maya, netizen bahkan menuding Andre melakukan skenario penjebakan untuk menggerebek PSK tersebut di salah satu kamar hotel.

"Kasus ini adalah kasus tindak pidana perdagangan orang. Kita semua sepakat melakukan pemberantasan human trafficking ini, tetapi jangan abaikan melindungi korban, apalagi ada kesewenang-wenangan dalam prosesnya," kata Ninik kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/2). (rzr/ain)