BNPT Luruskan soal Kabar Pemulangan WNI Eks ISIS

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengklarifikasi kabar yang menyebut mereka sedang menyusun rencana untuk memulangkan sekitar 600 orang warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Kepala BNPT Suhardi Alius menegaskan belum ada rencana pemulangan WNI eks ISIS. Dia menjelaskan BNPT hanya mendapat informasi dari beberapa lembaga intelijen internasional Timur Tengah.

"Kami bagian dari komunitas internasional. Nah, di situlah kami diinformasikan kalau ada sekian puluh ribu, di tiga camp di Suriah, FTF (foreign terrorist fighter/teroris asing) dengan keluarganya. Nah sekarang diinformasikan ada yang mengaku sebagai WNI," kata Suhardi dalam jumpa pers di Gedung BUMN, Jakarta, Jumat (7/2).

Setelah mendapat informasi itu, BNPT melapor ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Merespons hal tersebut, Mahfud lantas memerintahkan BNPT untuk memimpin Satgas FTF mengkaji opsi-opsi terkait keberadaan WNI eks ISIS.

Lihat juga: Menkes Sebut WNI di Natuna Akan Dipulangkan Pekan Depan

Suhardi mengatakan belum ada sama sekali keputusan untuk memulangkan atau tidak. Keputusan, kata dia, akan disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada pertengahan tahun.

Meskipun demikian, ia menyebut BNPT selalu siap menjalankan keputusan. Suhardi menyampaikan BNPT sudah punya pengalaman memulangkan WNI eks ISIS pada 2017.

Pemulangan akan disertai program deradikalisasi.

"Ini masih pembahasan ya, tapi dalam rapat akan kami sampaikan. Kan kita sudah punya pengalaman, misalnya memulangkan deportant 75 orang, kemudian 18 orang. Program seperti itu kita terapkan," ujar Suhardi.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan wacana pemulangan sekitar 600 orang WNI eks ISIS. Wacana itu kembali muncul ke publik pidato Menteri Agama Fachrul Razi pada Sabtu (1/2) di kawasan Ancol, Jakarta.

Di tempat terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan sedang ada kajian di internal pemerintah terkait nasib 660 WNI eks ISIS. Mahfud bilang Presiden Jokowi bakal memutuskan hal itu pada Mei 2020.

Lihat juga: Komisi III Ragu BNPT Mampu Deradikalisasi 660 WNI Eks ISIS

(dhf/kid)