Istana Tak Mau Gegabah Cari Pulau Observasi Virus Menular

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyatakan pemerintah tak ingin gegabah menentukan pulau yang akan digunakan sebagai tempat observasi persebaran virus corona dan virus menular lain.

Perempuan yang akrab disapa Dhani ini menuturkan, banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan pulau tersebut. Di antaranya pertimbangan geopolitik hingga kesehatan.

"Kita tidak akan gegabah, harus mempertimbangkan geopolitik, kesehatan, macam-macam. Itu belum final," ujar Dhani saat memberikan keterangan di kantor KSP, Jakarta, Jumat (7/2).

Dhani mengatakan, pembahasan soal tempat observasi itu sendiri telah dibahas dalam rapat tingkat menteri di Kemenko Polhukam pagi tadi. Dalam rapat tersebut, belum ada keputusan terkait lokasi maupun mekanisme teknis pembangunan tempat untuk observasi.

"Masih brainstorming. Lokasi di mana, rumah sakit apa, untuk apa masih proses," katanya.

Lihat juga: 100 Pulau Jadi Opsi Buat Observasi Corona dan Virus Menular

Sementara itu Deputi II KSP Abetnego Tarigan menambahkan, pembangunan rumah sakit untuk observasi di pulau khusus itu harus memenuhi hak-hak warga yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pembangunannya tak bisa dilakukan buru-buru.

"Pembangunan rumah sakit di pulau khusus itu menunjukkan kesiapsiagaan. Tapi yang harus diingat dalam menyiapkan itu penting bukan seperti isolasi. Hak-hak mereka harus terpenuhi," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Ia membandingkan dengan fasilitas yang disediakan pemerintah Hong Kong untuk mencegah persebaran virus. Menurut Abetnego, Hong Kong memilih menggunakan hotel untuk menjamin hak-hak warganya terpenuhi.

"Jadi faktor-faktor ini yang penting. Fasilitas pasti diperhitungkan oleh pemerintah. Makanya tempat akan dilihat lagi karena sampai sekarang belum ada yang positif (terkena virus) sehingga kami tidak mau menduga-duga," ucap Abet.

Lihat juga: Menkes Sebut WNI di Natuna Akan Dipulangkan Pekan Depan

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya menyatakan pemerintah sedang membuka opsi bagi 100 pulau di Indonesia untuk dijadikan fasilitas kesehatan guna observasi dan penanganan pasien khusus virus menular ke depan.

Namun belum diputuskan satu dari 100 pulau itu untuk dibangun fasilitas kesehatan demi mencegah penyakit menular tersebut. Pemerintah disebut masih mengkaji pulau-pulau tersebut dari berbagai aspek. (psp/osc)