Pengamat Usul Nadiem Bentuk Tim Sosialisasi Merdeka Belajar

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat pendidikan dari Center of Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membentuk tim untuk menyosialisasikan konsep dan kebijakan Merdeka Belajar yang baru digagasnya agar sampai hingga ke pelosok daerah.

Menurut dia, masih banyak daerah yang kebingungan terkait empat kebijakan pokok dalam konsep Merdeka Belajar tersebut. Kebingungan terhadap Merdeka Belajar, salah satunya mengenai kebijakan membebaskan sekolah dalam melaksanakan USBN.

Lihat juga: Pengamat Kiritisi Kebijakan 'Gimik' Kampus Merdeka ala Nadiem

"Kayak USBN saja, sekarang kan banyak sekolah bingung, 'ini gimana, ujiannya pakai apa'," kata dia usai bertemu Nadiem di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumat (7/2).

Indra menambahkan sejak diumumkan kebijakan Merdeka Belajar pada Desember lalu belum ada sosialisasi dari Kemendikbud soal kebijakan itu.

"Baru launching itu, harapannya kan sudah viral, pergantian Permen. Kalau masyarakatnya modern yang tingkat pendidikannya tinggi, model begitu sudah cukup. Begitu ada Permen baru, semua sudah tersosialisasi. Sedangkan bangsa kita kan enggak suka baca," kata dia

Ia mengatakan sosialisasi bisa dilakukan dengan mengundang atau berkeliling menemui pelaksana pendidikan di daerah, yakni Dinas Pendidikan maupun Kepala Daerah untuk menjelaskan langsung.

Lihat juga: USBN 2020 Dihapus, Sekolah Bikin Soal Sendiri untuk Siswa

"Tapi lebih bagus keliling, nanti ketemu kalau bisa dengan dengan kepala daerah langsung, jadi konsepnya bukan memberikan perintah, bukan top-down, tapi menjelaskan ini konsep kita," kata dia.

"Jadi ada kolaborasi antara pusat dan daerah. Tadi saran saya seperti itu. Beliau belum menentukan mau langkahnya seperti apa," lanjut dia.

Dalam pertemuan itu, Indra juga mengusulkan kepada Nadiem agar pendidikan diotonomikan sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan oleh dinas pendidikan.

Otonomi pendidikan, menurut Indra, tidak harus mengubah Undang-undang Otonomi Daerah. Itu bisa dilakukan dengan membentuk semacam dewan persekolahan daerah.

"Jadi kalau di Amerika itu disebut school district. Dengan demikian seperti di luar negeri, sekolah tidak terpengaruh politik. Karena penyelenggaranya bukan birokrat," kata dia.

Lihat juga: PTS pada Nadiem: SKS Ditukar Magang Matikan Kampus Swasta

Kebijakan Merdeka Belajar dipaparkan Nadiem dalam Rapat Koordinasi Dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, 11 Desember 2019. Kebijakan Merdeka Belajar akan dilaksanakan selama Nadiem menjabat Menteri Pendidikan.

Kebijakan Merdeka Belajar ini terdiri dari empat inisiatif atau empat kebijakan pokok dalam pendidikan Indonesia. Empat hal itu yakni soal membebaskan sekolah untuk menggelar atau melaksanakan USBN, kedua menghapus Ujian Nasional per 2021, ketiga merampingkan RRP untuk para guru dan yang keempat terkait sistem zonasi. (yoa/wis)