Ketua Serikat Buruh Ungkap Dimasukkan Tim Omnibus Law Dadakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku tiba-tiba dimasukkan dalam tim pengkaji rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hal itu ia ungkap saat mewakili buruh bermediasi dengan Komisi IX DPR RI.

Gani bilang ia baru tahu masuk tim tersebut usai melihat surat keputusan (SK) yang diteken Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Surat itu, kata dia, dikeluarkan usai pihaknya menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa terkait Omnibus Law.

"Tiba-tiba kemarin sore keluarlah SK Menko Perekonomian. Tiba-tiba menjelang kami demo, dan melihat dalam SK tersebut saya masuk dalam tim pengkajian dan berkomunikasi," kata Gani dalam mediasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

Gani mengaku belum mengambil sikap terhadap penunjukkan tiba-tiba itu. Dia akan membahasnya bersama serikat buruh lainnya terlebih dahulu.

Dia menjelaskan bahwa sejak awal KSPSI telah diajak bicara oleh Presiden Joko Widodo terkait Omnibus Law. Ia mengatakan awalnya mendukung RUU tersebut, asal melibatkan elemen buruh untuk menghindari kecurigaan.

Lihat juga: Omnibus Law 'Cilaka', Teror Nyata untuk Rakyat dan Lingkungan

[Gambas:Video CNN]
Namun seiring berjalannya waktu, ia tak melihat ada upaya pemerintah menggandeng buruh. Beberapa kali Gani mengirim surat ke Jokowi untuk mengingatkan potensi gejolak di kalangan buruh.

"Karena dari awal seperti ada yang disembunyikan, seluruh konfederasi buruh bertanya kepada saya, 'Anda konfederasi buruh pendukung presiden kok enggak punya draf?' Akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan rancangan ini?" tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Gani berharap DPR bisa mengingatkan pemerintah agar lebih transparan. Gani menyatakan elemen buruh siap memberi masukan jika diajak bicara terkait RUU tersebut.

"Kita siap untuk itu karena kita punya tim dewan pakar. Yang penting buat kami kita diajak bicara, kita berargumentasi dengan baik," ucapnya.

Lihat juga: RUU Omnibus Law Cilaka Tabrak Putusan MK

(dhf/bmw)