Istana Bantah Kasus Paniai Papua Pelanggaran HAM Berat
CNN Indonesia
Senin, 17 Feb 2020 15:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah pernyataan Komnas HAM yang menetapkan peristiwa penembakan di Paniai, Papua, yang terjadi pada 7-8 Desember 2014 sebagai kasus pelanggaran HAM berat.
Komnas HAM sebelumnya menyatakan kasus Paniai memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan karena terbukti terjadi pembunuhan dan penganiayaan yang sistematis terhadap penduduk sipil.
"Perlu dilihatlah yang bener. Paniai itu kejadian tiba-tiba. Harus dilihat dengan baik karena tidak ada kejadian terstruktur, sistematis, enggak ada," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (17/2).
Moeldoko mengatakan, tindakan aparat yang menyebabkan empat orang meninggal dunia dan 21 orang lainnya luka-luka merupakan bentuk pertahanan diri. Ia menegaskan tak ada kesengajaan atau perintah langsung atas tindakan tersebut.
"Menurut saya, apa yang dilakukan satuan pengamanan itu tindakan kaget, tiba-tiba karena diserang masyarakat. Tidak ada upaya sistematis," katanya.
Mantan Panglima TNI itu meminta semua pihak dapat melihat peristiwa Painai secara lebih subjektif. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.
"Jadi tidak ada perintah dari atas. Tidak ada kebijakan yang melakukan hal seperti itu. Ini supaya dilihatnya dengan cermat, jangan sampai nanti membuat kesimpulan yang tidak tepat," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
Peristiwa penembakan di Paniai, Papua, pada 2014 disebut sebagai Kasus Paniai Berdarah. Kontras menyebut aparat TNI dan Polri melakukan penembakan terhadap warga di lapangan Karel Gobay.
Warga saat itu berkumpul untuk memprotes pengeroyokan oleh aparat TNI terhadap pemuda yang sedang melakukan pengamanan jelang Natal.
Dalam kejadian itu, Kontras mencatat empat orang tewas di lokasi dan satu orang meninggal dunia dalam perawatan. Lima korban tewas itu adalah Otianus Gobai (18 tahun), Simon Degei (18 tahun), Yulian Yeimo (17 tahun), Abia Gobay (17 tahun), dan Alfius Youw (17 tahun).
(psp/sur)
Komnas HAM sebelumnya menyatakan kasus Paniai memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan karena terbukti terjadi pembunuhan dan penganiayaan yang sistematis terhadap penduduk sipil.
"Perlu dilihatlah yang bener. Paniai itu kejadian tiba-tiba. Harus dilihat dengan baik karena tidak ada kejadian terstruktur, sistematis, enggak ada," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (17/2).
Moeldoko mengatakan, tindakan aparat yang menyebabkan empat orang meninggal dunia dan 21 orang lainnya luka-luka merupakan bentuk pertahanan diri. Ia menegaskan tak ada kesengajaan atau perintah langsung atas tindakan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Panglima TNI itu meminta semua pihak dapat melihat peristiwa Painai secara lebih subjektif. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.
"Jadi tidak ada perintah dari atas. Tidak ada kebijakan yang melakukan hal seperti itu. Ini supaya dilihatnya dengan cermat, jangan sampai nanti membuat kesimpulan yang tidak tepat," ucapnya.
Peristiwa penembakan di Paniai, Papua, pada 2014 disebut sebagai Kasus Paniai Berdarah. Kontras menyebut aparat TNI dan Polri melakukan penembakan terhadap warga di lapangan Karel Gobay.
Warga saat itu berkumpul untuk memprotes pengeroyokan oleh aparat TNI terhadap pemuda yang sedang melakukan pengamanan jelang Natal.
Dalam kejadian itu, Kontras mencatat empat orang tewas di lokasi dan satu orang meninggal dunia dalam perawatan. Lima korban tewas itu adalah Otianus Gobai (18 tahun), Simon Degei (18 tahun), Yulian Yeimo (17 tahun), Abia Gobay (17 tahun), dan Alfius Youw (17 tahun).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK