DPR Sebut Omnibus Law Ciptaker Bisa Dibahas Saat Masa Reses

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyebut tak menutup kemungkinan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) bisa dibahas saat DPR memasuki masa reses.

Menurutnya, peluang itu memungkinkan terjadi jika ada permintaan khusus dari pimpinan DPR.

"Ada penugasan dari pimpinan berdasarkan Bamus bahwa ada keinginan untuk membahas ini dalam masa reses. Itu boleh, itu dimungkinkan," ujar Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Melihat kondisi dan waktu yang ada, kata dia, Omnibus Law Ciptaker tak memungkinan dibahas masa sidang II ini. Supratman mengatakan masa sidang II akan barakhir pada 27 Februari 2020.

Lihat juga: Yasonna Cek Kesalahan Ketik PP Bisa Ubah RUU di Omnibus Law

"Rasa-rasanya tidak mungkin dalam masa persidangan ini," kata Supratman.

Kendati demikian, Supratman meyakini alat kelengkapan dewan yang nantinya diberikan kewenangan untuk membahas Omnibus Law RUU Ciptaker akan melibatkan seluruh pihak berkepentingan. Pasalnya, menurut dia, Omnibus Law RUU Ciptaker merupakan regulasi yang menyangkut kepentingan lintas sektor.

"Saya yakin dan percaya bahwa di alat kelengkapan mana nanti dibahas apakah itu di pansus atau Baleg pasti akan melibatkan semua sektor," tutur Supratman.

Lihat juga: Perusak Lingkungan Terhindar dari Penjara di Omnibus Law

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap proses pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker di DPR bisa lebih cepat dari pembahasan RUU KPK.

Diketahui, proses pembahasan hingga pengesahan RUU KPK di DPR berlangsung cepat. DPR hanya membutuhkan waktu 12 hari untuk merevisi UU KPK untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang yang baru.

"Ya kita harapkan bisa lebih cepat [pembahasannya dari RUU KPK]," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (13/2). (mts/ain)