Unpad Klarifikasi soal Viral Rektor Dukung Omnibus Law

Bandung, CNN Indonesia -- Potongan pernyataan Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Rina Indiastuti soal 'Unpad menyambut positif Omnibus Law karena semangatnya menciptakan lapangan kerja' viral di media sosial. Pernyataan tersebut selain tersebar di media sosial juga ada di berbagai grup WhatsApp.

Kantor Komunikasi Publik Unpad menyatakan pernyataan rektor tersebut bukan sikap resmi kampus terkait Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Potongan pernyataan rektor itu pun berpotensi menggiring opini yang tak akurat.

"Unpad melihat potongan pernyataan yang disebarkan melalui media sosial dan berbagai grup WhatsApp tersebut berpotensi menggiring opini yang tidak akurat berkaitan dengan sikap Unpad terhadap RUU tersebut," demikian bunyi pernyataan CNNIndonesia.com, Senin (9/3).

Lihat juga: Mahasiswa-Buruh Suarakan #GejayanMemanggil Tolak Omnibus Law

Unpad mengungkapkan terdapat perbedaan pernyataan Rina yang viral dengan pernyataannya yang disampaikan dalam acara Diskusi Ilmiah Penyerapan Aspirasi Publik untuk Omnibus Law Cipta Kerja, di Graha Sanusi Hardjadinata Unpad, Kamis (5/3) lalu.

Dalam diskusi itu, Rina menyatakan Unpad berpikir positif bahwa RUU Cipta Kerja memiliki semangat untuk menciptakan banyak lapangan kerja. Namun, ia menegaskan pihaknya berharap agar RUU itu berjalan tanpa merugikan semua pihak.

"Unpad akan mendukung seluruh kebijakan yang sifatnya menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, Unpad menganggap perlu agar RUU Omnibus Law ini dibahas mendalam secara akademik," sambung pernyataan tertulis Unpad.

Lihat juga: SBY Ingin Jokowi Lebih Sering Muncul Jelaskan Omnibus Law

[Gambas:Video CNN]

Lihat juga: Koalisi Sipil Minta Jokowi Tarik Lagi Omnibus Law Ciptaker

Lebih lanjut, dalam keterangan resminya itu, Unpad memandang RUU Cipta Kerja harus berpijak kepada kebutuhan masyarakat. Unpad siap berperan untuk menjembatani aspirasi publik terhadap pembuatan aturan itu melalui pembahasan akademik.

RUU Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law ini merupakan prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua. RUU tersebut diklaim Jokowi dapat memangkas aturan guna menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Jokowi telah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ke DPR pada 12 Februari. Namun, hingga masa sidang selesai akhir Februari lalu, RUU itu belum kunjung dibahas DPR. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan pembahasan tertunda karena lima pimpinan DPR belum sepakat.

Lihat juga: Survei Lokataru: Mahasiswa Anggap Omnibus Law Neo Orde Baru

RUU Cipta Kerja ini menuai kritik dan penolakan dari sejumlah pihak. RUU gagasan Jokowi ini dinilai semakin menindas buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, merusakan lingkungan hidup hingga menyebabkan bencana ekologi jika benar-benar disahkan.

Hari ini berbagai kelompok buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) akan menggelar aksi menolak RUU Cipta Kerja di Jalan Gejayan, Yogyakarta. Aksi Rapat Rakyat Mosi Parlemen Jalanan digelar mulai pukul 14.00 WIB.

Mereka yang akan turun ke jalan antara lain Aliansi Mahasiswa UGM, Aliansi Mahasiswa UAD, Aliansi UMY Bergerak, Aliansi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Aliansi Mahasiswa UAJY, Aliansi Mahasiswa UNY, dan Aliansi Mahasiswa UNISA Yogyakarta. (hyg/fra)