Nurhadi mengajukan gugatan praperadilan bersama menantunya, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Hiendra Soenjoto, terkait penetapan status tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.
"Karena termohon mengirimkannya (SPDP) dengan begitu saja ke rumah kosong di wilayah Mojokerto," kata kuasa hukum Nurhadi, Ignatius Supriyadi dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (9/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ignatius menambahkan bahwa Nurhadi dan Rezky baru mengetahui statusnya sebagai tersangka setelah mendapat informasi dari Hiendra Soenjoto dan Handoko Sutjitro yang kala itu dipanggil sebagai saksi. Keduanya juga baru mengetahui ketika diumumkan dalam konferensi pers KPK.
Ignatius bilang uang itu tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti yang disangkakan. Menurutnya pemberian uang tersebut masuk hubungan keperdataan.
"Peristiwa-peristiwa yang disangkakan itu sebenarnya merupakan peristiwa perdata murni karena itu merupakan hubunngan hukum antara Rezky dengan pemohon 3, Pak Hiendra Soenjoto," kata Ignatius.
[Gambas:Video CNN]
Sidang praperadilan kedua Nurhadi dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Dia mengikuti persidangan di kursi hadirin dan bukan sebagai anggota tim hukum.
"SEMA itu kan (SEMA Nomor) 1 (Tahun) 2018 kalau tak keliru, seyogianya tidak menerima praperadilan yang diajukan oleh mereka yang sudah dalam status DPO," kata Nawawi kepada wartawan.
Nurhadi cs sudah dua kali mengajukan praperadilan. Sebelumnya, gugatan praperadilan pertama ditolak oleh hakim PN Jakarta Selatan. Hakim menilai KPK telah melakukan penetapan status tersangka melalui mekanisme hukum yang sah.
"Menolak permohonan praperadilan para pemohon I, II, dan III seluruhnya," ucap Majelis Hakim Tunggal Jaini saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/1) lalu. (mjo/wis)