Hal itu diungkapkan oleh massa aksi saat memblokade frontage road sisi barat Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (11/3). Mereka sebelumnya juga sempat melumpuhkan lalu lintas di Bundaran Waru.
"Kami aliansi Getol Jatim, dengan ini memerintahkan dengan tegas kepada Presiden dan DPR RI untuk membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law," kata koordinator aksi Dony Ariyanto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan kami aliansi Getol menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan apabila presiden dan DPR RI masih melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law," kata dia.
"Kita akan turun aksi lagi tanggal 23 (Maret), kosongkan pabrik, kosongkan kampus, hidup buruh, hidup mahasiswa!," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, Sekjen DPW FSPMI Jatim, Jazuli, mengatakan aksi 23 Maret mendatang akan kembali dilakukan di Bundaran Waru. Bundaran tersebut merupakan akses lalu lintas utama Surabaya dengan kabupaten tetangganya.
Ia mengatakan Getol lebih memilih menggelar aksi ini di jalan dari pada di depan gedung pemerintahan, lantaran pihaknya sudah tak percaya lagi dengan pemerintah daerah.
"Kita sudah nggak punya pemerintah. Mereka hanya diam melihat rakyatnya dalam bahaya," katanya.
"Kemungkinan kita lakukan (penutupan). Hari ini kita toleransi dengan pengguna jalan lain. Kami akan totalitas sehari penuh, harapan kami pemerintah lihat reaksi rakyat," ucap Jazuli.
Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, massa Getol berangsur mulai meninggalkan lokasi menjelang malam. Jalan Frontage Road sisi barat Ahmad Yani pun sudah berfungsi seperti semula.
Getol sendiri dianggotai elemen buruh, mahasiswa, dan LSM. Di antaranya YLBHI-LBH Surabaya, KASBI, SP KEP, FS PMI, LAMRI, SP Danamon, Walhi Jatim, SBI, FBTPI, KPA Jatim, dan SPN Gresik.
Kemudian SPBI, BEM SI, PMII, FNKSDA, IMM Surabaya, GMNI Surabaya, Bara Api, KSBSI, SPSI LEM, Laskar SPN SDA, Kader Hijau Muhammadiyah, Kamiparho SBSI, Jarkom, Wadas, KSN, Kontras, dan P2KPI. (frd/osc)