Prostitusi Online Sesama Jenis Digrebek, Dua Ditangkap

Semarang, CNN Indonesia -- Polisi mengungkap praktek prostitusi sesama jenis yang dipromosikan di media sosial Twitter.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah mengamankan dua orang, yakni Faizal (28), warga Pondok Raden Patah Semarang; dan Ary (32), warga Kalibanteng Semarang yang berperan sebagai muncikari.

Lihat juga: Imigrasi Malaysia Tangkap 5 WNI Diduga Prostitusi Gay Daring

"Kita berhasil ungkap dan telah amankan dua orang, satu sebagai anak asuhan dan satunya sebagai mucikari", kata Kasubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jateng AKBP Agung Prabowo, di Semarang, Kamis (12/3).

Pengungkapan prostitusi sesama jenis ini diawali dari patroli siber yang mendapati akun @pijatsemarang5. Akun tersebut manuliskan 'pijat semarang massage trisom pasutri by ADI' pada bagian nama, dan 'pijat capek plus vitalitas' pada bagian profilnya.

Polisi yang curiga pun melakukan penyelidikan. Faizal kemudian diamankan di Hotel Oak Tree, Jalan Papandayan, Semarang.

[Gambas:Video CNN]
Dari sini, polisi mengembangkan penyidikan dan berhasil mengamankan muncikari Ary di tempat indekosnya di Sleman, Yogyakarta.

"Kita patroli cyber dan cyber troops, mendapati ada akun mencurigakan. Kita dalami kurang lebih satu bulan, dan sudah mengarah pasti, akhirnya kita tangkap dua orang. Yang anak asuhan kita tangkap di Semarang, mucikarinya kita tangkap di kosnya Sleman", tambah Agung.

Menurut hasil pemeriksaan, pelaku memasang tarif Rp400 ribu setiap transaksi kencan pijat plus-plus sesama jenis. Uang tersebut langsung dibayarkan ke anak asuhan, sementara pihak muncikari menerima fee atau komisi.

Lihat juga: Total 23 Orang Diamankan saat Pesta Gay di Sunter Agung

Dari pelaku, Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 8 unit Handphone, 5 wig rambut palsu, 2 bra warna hitam, 35 bungkus kondom dan 4 bungkus suplemen.

Kasus ini masih terus didalami oleh pihak penyidik, untuk mengetahui kemungkinan pelaku atau jaringan lain.

Pelaku pun dijerat dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

(dmr/arh)