Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (
Jokowi) mengungkapkan alasan pemerintah tak menyampaikan daerah tempat tinggal pasien positif
virus corona (covid-19). Jokowi mengaku tak ingin menimbulkan kepanikan dan keresahan masyarakat.
Pemerintah tak pernah menyebut daerah tinggal ketika mengumumkan pasien positif, kecuali kasus 01 dan kasus 02 yang tinggal di Depok, Jawa Barat.
"Sebetulnya kami
pengennya, kami sampaikan tetapi kami juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat," kata Jokowi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (13/3).
Selain mempertimbangkan kondisi masyarakat, kata Jokowi, pihaknya juga memperhatikan keadaan pasien jika sembuh. Menurutnya, masing-masing negara memiliki kebijakan dalam menangani penyebaran virus corona ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi yang jelas setiap ada kasus baru pasti tim reaksi cepat langsung memagari hal itu," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono menyebut pemerintah telah melanggar Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan karena tak mengumumkan daerah sumber penularan virus corona.
"Pemerintah melanggar aturannya sendiri, UU Kesehatan, seharusnya pemerintah terbuka sejak awal, termasuk daerah mana, siapa yang terkena, agar warga yang lain terlindungi. Siapkan langkah preventif," ujar Poyuono kepada
CNNIndonesia.com, Kamis (12/3).
Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 154 UU Kesehatan yang menyebut "Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan."
[Gambas:Video CNN]Sikap pemerintah ini juga dikritik oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yang tak mengumumkan daerah asal pasien yang dinyatakan positif corona. Sohibul meminta pemerintah terbuka agar masyarakat lebih waspada.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi terkesan justru menutup-nutupi fakta terkait penyebaran virus corona di wilayah Indonesia. Mestinya, kata dia, jika pemerintah membuka semua informasi dan fakta yang ada, masyarakat tak akan panik.
(bmw/psp/bmw)