Cegah Corona, DPR Usul Sanksi Pemudik Tak Isolasi Mandiri
CNN Indonesia
Sabtu, 28 Mar 2020 00:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mengusulkan penerapan sanksi tegas kepada orang yang mudik dan tidak patuh menjalani karantina selama 14 hari untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).
Melki mengatakan sanksi itu harus diterapkan agar masyarakat patuh mencegah corona sehingga virus covid-19 itu tak menyebar ke daerah.
"Buat orang yang balik ke kampung, tapi mereka tidak melaksanakan isolasi mandiri, ditegur tidak ikut juga, harus diambil tindakan hukum sama petugas keamanan. Ya harus lewat tindakan hukum," kata Melki kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/3).
Melki mengakui aksi mudik terlalu dini tidak terhindarkan. Sehingga perlu ada langkah responsif dari pemerintah daerah agar orang-orang yang mudik tak 'mengantar' virus corona ke kampung halaman.
Politikus Partai Golkar itu meminta pengurus RT/RW di daerah untuk aktif mencatat jika ada warga yang baru pulang kampung dari daerah rawan corona seperti Jabodetabek.
"Lalu mereka diminta isolasi selama 14 hari di tempat mereka masing-masing. Dilarang dilarang untuk hadir di pesta-pesta, tempat umum, intinya di mana orang-orang berkumpul, mereka tidak boleh ikut dulu," tuturnya.
Melki menduga aksi mudik dini dipicu keresahan para perantau terkait nasib mereka di Jabodetabek. Sebab perekonomian mulai terusik di Jakarta dan sekitarnya.
Dia menyarankan agar pemerintah mulai menimbang opsi bantuan langsung tunai (BLT). Melki sendiri tak ingin menyebut nominal yang layak. Yang jelas Kementerian Sosial punya rumusan tersendiri soal BLT.
"Pemerintah melalui pengaman sosialnya itu mulai memikirkan bagaimana mulai memetakan kelompok yang paling terdampak bisa dikasih subsidi apa langsung atau barang yang mereka bisa buat bertahan hidup," ucap dia.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, aksi mudik dini terjadi di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Para perantau di Jabodetabek mulai pulang ke kampung halaman mereka di Pulau Jawa.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ada ribuan pemudik turun di beberapa terminal bus di Purwokerto, Wonogiri, Cepu, Pemalang, Kebumen, Wonosobo, dan Cilacap sejak 22 Maret lalu. Dia mencontohkan ada 80 bus atau sekitar 1.776 penumpang dari Jakarta ke Jepara beberapa waktu terakhir.
"Terjadi peningkatan dari Jabodetabek yang turun di terminal-terminal di Jawa Tengah," kata Ganjar mengutip CNN Indonesia TV, Kamis (26/3). (dhf/osc)
Melki mengatakan sanksi itu harus diterapkan agar masyarakat patuh mencegah corona sehingga virus covid-19 itu tak menyebar ke daerah.
"Buat orang yang balik ke kampung, tapi mereka tidak melaksanakan isolasi mandiri, ditegur tidak ikut juga, harus diambil tindakan hukum sama petugas keamanan. Ya harus lewat tindakan hukum," kata Melki kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus Partai Golkar itu meminta pengurus RT/RW di daerah untuk aktif mencatat jika ada warga yang baru pulang kampung dari daerah rawan corona seperti Jabodetabek.
Melki menduga aksi mudik dini dipicu keresahan para perantau terkait nasib mereka di Jabodetabek. Sebab perekonomian mulai terusik di Jakarta dan sekitarnya.
"Pemerintah melalui pengaman sosialnya itu mulai memikirkan bagaimana mulai memetakan kelompok yang paling terdampak bisa dikasih subsidi apa langsung atau barang yang mereka bisa buat bertahan hidup," ucap dia.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, aksi mudik dini terjadi di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Para perantau di Jabodetabek mulai pulang ke kampung halaman mereka di Pulau Jawa.
"Terjadi peningkatan dari Jabodetabek yang turun di terminal-terminal di Jawa Tengah," kata Ganjar mengutip CNN Indonesia TV, Kamis (26/3). (dhf/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK