Rapid Test 300 Positif Corona, RK Kaget Lonjakan di Sukabumi

Bandung, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak menduga ada lonjakan pasien positif corona (Covid-19)di Kota Sukabumi.  Mulanya Emil, sapaan Ridwan, lonjakan pasien positif corona bakal terjadi di Depok atau Bekasi. 

"Di luar dugaan untuk tes di Kota Sukabumi. Terjadi hasil tes yang paling besar dari seluruh kota/kabupaten di Jawa Barat," ujar Ridwa Kamil dalam konferensi pers di Bandung, Senin (30/3).

Ridwan Kamil atau Emil tak merinci seberapa banyak kasus baru yang ditemukan di Kota Sukabumi berdasarkan rapid test. Dia hanya meminta agar Wali Kota Sukabumi melakukan tes tahap kedua berupa tes swab kepada mereka yang dinyatakan positif corona lewat rapid test.

Lihat juga: Rapid Test Jabar, Ridwan Kamil Sebut 300 Orang Positif Corona

[Gambas:Video CNN]

Lihat juga: Ada Negara Gagal Lockdown Corona, RI Tegas Tak Akan Terapkan

Emil juga meminta Wali Kota Sukabumi agar menerapkan karantina wilayah secara parsial. Menurutnya itu perlu guna menekan laju penularan virus corona.

"Untuk Sukabumi kami masih teliti lonjakannya terjadi dari wilayah mana. Tadi saya duga Depok dan Bekasi, malah lompatannya ada di kota Sukabumi. Tindakan pertama wali kota bisa melakukan karantina wilayah parsial di wilayahnya," ujarnya.

Data dari situs resmi Jabar untuk penanganan Covid-19, pikobar.jabarprov.go.id, di Kota Sukabumi terdapat 61 orang dalam pemantauan (ODP) dan 13 pasien dalam pengawasan (PDP). Sementara untuk pasien positif belum ada.

Diketahui, Pemprov Jabar melakukan rapid test di 27 kabupaten/kota selama sepekan terakhir. Sebanyak 22 ribu alat test digunakan di berbagai daerah.

Hasilnya, 300 orang positif terinfeksi virus corona. Emil mengaku belum menyampaikan hasil rapid test kepada pemerintah pusat karena masih ingin melakukan test lanjutan, yakni tes swab dengan menguji air liur dari mulut dan tenggorokan.

"Dari 300-an yang positif akan dites kedua menggunakan tes swab untuk memastikan positif atau bukan. Datanya (positif rapid test) belum bisa kita laporkan ke pemerintah pusat," katanya.

Lihat juga: Jokowi Ingin Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil

(hyg/bmw)