Pemkot Tangsel Kaji Kemungkinan Penerapan PSBB Hadapi Corona
CNN Indonesia
Sabtu, 04 Apr 2020 01:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan menyatakan masih melakukan kajian terkait kemungkinan bakal menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tangerang Selatan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).
Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan penerapan PSBB memerlukan kajian mendalam. Kajian itu membahas di antaranya aspek ekonomi, sosial, kesehatan, hingga keamanan.
"Saat ini pemerintah kota masih dalam tahap melakukan kajian secara mendalam. Berdasarkan kajian ini kemudian akan diputuskan apakah akan mengusulkan PSBB atau tidak," kata Airin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/4).
Airin menambahkan pihaknya saat ini masih menghitung persediaan bahan pangan di Kota Tangsel. Sebab, katanya, stok pangan menjadi prasyarat utama yang harus dipertimbangkan sebelum menerapkan PSBB.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang dikeluarkan Senin (31/3) lalu mengatur soal PSBB sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19.
Beberapa batasan yang dapat dilakukan pemerintah saat menerapkan PSBB antara lain peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Sementara, bagi wilayah, seperti provinsi, kabupaten atau kota, yang ingin menerapkan PSBB harus melalui persetujuan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan. Syaratnya, wilayah tersebut mengalami kenaikan jumlah kasus positif maupun angka kenaikan secara signifikan.
Sementara itu, situs resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, https://infocorona.bantenprov.go.id/, per Kamis (2/4) mencatat, Kota Tangsel kini menjadi wilayah dengan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak di Banten dengan 43 kasus positif, dari total 107 kasus. Di bawahnya ada Kabupaten Tangerang dengan 28 kasus, dan Kota Tangerang dengan 36 kasus positif.
[Gambas:Video CNN]
Airin menuturkan tingginya jumlah kasus positif di Tangsel disebabkan lokasi Tangsel dekat dengan pusat episentrum penyebaran Covid-19.
Depok Siagakan Rp43 Miliar
Sementara itu Pemkot Depok mengalokasikan anggaran total hingga Rp 43 miliar untuk menangani Covid-19 di Kota Depok.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan jumlah alokasi itu dibagi dalam dua tahap.
"Tahap 1 sebesar 20 milyar yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan Dinas Kesehatan dan RSUD. Untuk tahap kedua sebesar 23 milyar yang akan dialokasikan untuk kebutuhan RSUD, RSUI, Damkar dan Dinsos," kata Idris dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com.
Idris juga mengumumkan bahwa saat ini RSUI mulai beroperasi untuk menangani para pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan. RSUI, kata Idris, dapat menangani kasus sedang dan berat.
Pihaknya dalam hal ini akan memprioritaskan warga Kota Depok melalui mekanisme Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). SPGDT merupakan sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri dari unsur, pelayanan pra rumah sakit, pelayanan di rumah sakit dan antar rumah sakit.
Idris lebih lanjut menyatakan bahwa saat ini Kota Depok sudah menjadi transmisi lokal penyebaran Covid-19. Ia mengklaim saat ini pihaknya sudah mendata dan melakukan tracing guna memutus mata rantai penyebaran pandemi global itu.
"Untuk seluruh klaster sudah terdata dan telah dilakukan tracing dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19," katanya.
Tercatat, data terakhir per Kamis (2/4), sebanyak 50 orang sudah dinyatakan positif Covid-19. Jumlah itu belum ditambah 65 orang positif lainnya melalui rapid test terhadap 1.582 orang di Kota Depok. Namun hasil rapid test itu masih harus dipastikan lagi melalui tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR).
"Bagi yang positif dari pemeriksaan rapid test di Puskesmas dan Labkesda akan dilanjutkan SWAB PCR untuk mendiagnosa pasti apakah terkonfirmasi positif atau tidak," ujarnya. (thr/wis)
Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan penerapan PSBB memerlukan kajian mendalam. Kajian itu membahas di antaranya aspek ekonomi, sosial, kesehatan, hingga keamanan.
"Saat ini pemerintah kota masih dalam tahap melakukan kajian secara mendalam. Berdasarkan kajian ini kemudian akan diputuskan apakah akan mengusulkan PSBB atau tidak," kata Airin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, bagi wilayah, seperti provinsi, kabupaten atau kota, yang ingin menerapkan PSBB harus melalui persetujuan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan. Syaratnya, wilayah tersebut mengalami kenaikan jumlah kasus positif maupun angka kenaikan secara signifikan.
Sementara itu, situs resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, https://infocorona.bantenprov.go.id/, per Kamis (2/4) mencatat, Kota Tangsel kini menjadi wilayah dengan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak di Banten dengan 43 kasus positif, dari total 107 kasus. Di bawahnya ada Kabupaten Tangerang dengan 28 kasus, dan Kota Tangerang dengan 36 kasus positif.
[Gambas:Video CNN]
Airin menuturkan tingginya jumlah kasus positif di Tangsel disebabkan lokasi Tangsel dekat dengan pusat episentrum penyebaran Covid-19.
Depok Siagakan Rp43 Miliar
Sementara itu Pemkot Depok mengalokasikan anggaran total hingga Rp 43 miliar untuk menangani Covid-19 di Kota Depok.
"Tahap 1 sebesar 20 milyar yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan Dinas Kesehatan dan RSUD. Untuk tahap kedua sebesar 23 milyar yang akan dialokasikan untuk kebutuhan RSUD, RSUI, Damkar dan Dinsos," kata Idris dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com.
Idris juga mengumumkan bahwa saat ini RSUI mulai beroperasi untuk menangani para pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan. RSUI, kata Idris, dapat menangani kasus sedang dan berat.
Pihaknya dalam hal ini akan memprioritaskan warga Kota Depok melalui mekanisme Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). SPGDT merupakan sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri dari unsur, pelayanan pra rumah sakit, pelayanan di rumah sakit dan antar rumah sakit.
"Untuk seluruh klaster sudah terdata dan telah dilakukan tracing dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19," katanya.
Tercatat, data terakhir per Kamis (2/4), sebanyak 50 orang sudah dinyatakan positif Covid-19. Jumlah itu belum ditambah 65 orang positif lainnya melalui rapid test terhadap 1.582 orang di Kota Depok. Namun hasil rapid test itu masih harus dipastikan lagi melalui tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR).
"Bagi yang positif dari pemeriksaan rapid test di Puskesmas dan Labkesda akan dilanjutkan SWAB PCR untuk mendiagnosa pasti apakah terkonfirmasi positif atau tidak," ujarnya. (thr/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK