Pemprov Jatim Anggarkan Rp2,384 T untuk Tangani Corona

CNN Indonesia, CNN Indonesia | Sabtu, 04/04/2020 15:18 WIB
Gubernur Jatim menambah alokasi anggaran untuk penanganan corona menjadi Rp2,384 T dari yang sebelumnya Rp260 M. Alokasi anggaran untuk penanganan corona menjadi Rp2,384 T dari yang sebelumnya Rp260 M. (CNN Indonesia/Farid)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,384 triliun untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di Jawa Timur.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan Covid-19, baik sektor promotif, preventif, kuratif, tracing, hingga untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi.

"Dari refocusing kegiatan dan realokasi di Pemprov (Jatim) saat ini teralokasi Rp2,384 triliun untuk seluruh hal terkait promotif, preventif, kuratif, tracing, dan dampak sosial ekonomi di Jatim," kata Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (3/4) malam.


Angka tersebut jauh lebih besar dari anggaran yang semula disiapkan Pemprov Jatim sebesar Rp260 miliar. Anggaran tersebut, kata Khofifah setara dengan 6,79 persen APDB Jatim 2020 yang sebesar Rp35,1 triliun.

"Ini setara 6,79 persen dari APBD, atau (kalau) saya bulatkan 6,8 persen dari APBD," ujar Khofifah.

Untuk penanganan dampak ekonomi sosial, anggaran tersebut, kata Khofifah dikucurkan dengan mekanisme pendistribusian berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS juga lah yang selama ini dijadikan rujukan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan data itu, kata Khofifah, di pedesaan, ada sekitar 4,73 juta keluarga, di mana 3,73 juta keluarga sudah tercatat dalam DTKS. Sementara 1 juta keluarga belum masuk DTKS.

"Berarti ada satu juta keluarga di luar dari DTKS," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Sedangkan, di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta keluarga, di mana 1 juta keluarga sudah masuk DTKS dan 2,8 juta keluarga belum masuk DTKS.

"Dari jumlah itu, yang sudah ter-cover ada 1 juta dan yang di luar DTKS ada 2,8 juta (keluarga)," kata Khofifah.

Jumlah tersebut yang tak terdata itu, adalah masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai nelayan dan mengalami kesulitan saat menjual hasil panennya selama pandemi.

"Hari ini, kita menemukan fenomena baru, mereka yang ada di kepulauan terkonfirmasi tidak bisa menjual ikannya. Sebagian mereka tak masuk pada DTKS," kata dia.

Selain itu, ada juga masyarakat perkotaan yang terdata pada DTKS, yang mayoritas bekerja di sektor informal di perkotaan

"Di kota ini ada driver ojol yang tidak masuk DTKS, atau mereka yang mudik, karena semula perantau yang mendapat income harian dari jualan UMKM, mereka tidak masuk dalam DTKS," ujar Khofifah.

Khofifah pun memastikan, pihaknya akan mengalokasikan bantuan, baik kepada warga Jatim yang sudah menerima BPNT dan PKH, maupun yang belum.

"Dari urunan-nya pemerintah pusat. Hari ini pemerintah pusat menambahkan penerima BPNT [di Jatim], dari sebelumnya 2,8 juta ditambah 1,04 juta lagi, yang akan menerima BPNT. Pemprov akan menambahkan bantalan, baik untuk yang sudah dapat BPNT maupun yang belum," katanya.

Ia pun berharap, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur juga melakukan hal yang sama yakni dengan merelokasi 6-7 persen APBD-nya untuk penanganan dampak Covid-19 di daerah.

Menurutnya, sudah ada aturan yang memungkinkan pemkab/pemkot se-Jatim, bahkan mewajibkan bupati/wali kota, untuk melakukan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tersebut.

"Kalau pemerintah kabupaten/kota melakukan hal yang sama, merelokasi 6-7 persen anggaran APBD masing-masing untuk penanganan Covid-19 di daerah masing-masing, maka ini akan menjadi bantalan yang kuat," kata dia. (frd/stu)