Pemkot Surabaya Kaji Penerapan PSBB Tangkal Virus Corona

Surabaya, CNN Indonesia -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengkaji penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) di Kota Pahlawan itu.

"Saat ini kami masih terus berdiskusi dengan instansi terkait membahas kajian dan analisa dampak dari penerapan PSBB tersebut," kata Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M. Fikser, Senin (6/4).

Lihat juga: 29 Meninggal, Angka Kematian akibat Corona di Jabar 11,02 %

Menurut Fikser, pihaknya mengkaji dampak ekonomi, dampak sosial masyarakat, serta analisa jika kebijakan PSBB tersebut benar-benar diterapkan di Surabaya.

"Jadi hingga saat ini pemkot masih melakukan kajian-kajian dan belum menerapkan itu. Hanya sebatas memberikan imbauan-imbauan di lapangan kepada masyarakat," ujarnya.

Fisker mengatakan hasil kajian akan dilaporkan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Menurutnya, Pemkot Surabaya perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur jika ingin menerapkan PSBB.

"Tidak mungkin pemkot langsung kirim surat ke Pemerintah Pusat, karena kan harus melalui tahapan ke provinsi dahulu," katanya.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian

Lihat juga: FOTO: Helm Unik Polisi Mojokerto saat Kampanye Bahaya Corona

Meski demikian, Fisker mengaku pihaknya telah memberikan imbauan kepada masyarakat sebagai upaya preventif mencegah penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan di 19 pintu masuk ke Kota Surabaya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Timur  Khofifah Indar Parawansa menyampaikan belum ada kabupaten atau kota di Jatim yang mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurutnya, pemerintah kabupaten atau kota yang ingin mengajukan PSBB ke pemerintah pusat perlu berkoordinasi dengan Pemprov Jatim.

"Sejauh saya koordinasi, belum ada kabupaten kota yang tembusannya sampai ke pemprov. Kalau koordinasi soal kesehatan maupun lain harus berseiring," kata Khofifah.

Lihat juga: Yasonna Diminta Dengarkan Warga soal Pembebasan Napi Koruptor

Rapid Test TKI

Hari ini juga dijadwalkan bakal tiba 156 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bakal tiba di Bandara Internasional Juanda, Selasa (7/4) sore.

Khofifah mengatakan selain pemeriksaan suhu tubuh, pihaknya juga akan melakukan rapid test kepada 156 TKI itu. Menurutnya, TKI yang positif corona lewat rapid test akan menjalani pemeriksaan lanjutan dengan metode PCR.

"Jika di dalam proses rapid test ternyata ada yang ditemukan positif maka akan langsung dilakukan perawatan untuk bisa segera di-PCR," ujar Khofifah.

Lihat juga: Tim Gugus Sebut Ada 23 Klaster Penularan Covid-19 di Jatim

Khofifah menyatakan bagi TKI yang hasilnya tesnya negatif dan dinyatakan sehat, mereka akan diantar pulang ke daerahnya masing-masing. Para pekerja migran itu pun wajib karantina mandiri selama 14 hari.

"Yang sudah ada dites negatif tidak ada tanda-tanda klinis, maka mereka akan diantar oleh Pemprov pada titik dimana kepala desanya menyambut untuk diisolasi atau observasi 14 hari," tuturnya. (frd/fra)