Selain Omnibus Law, DPR Bahas 6 RUU Krusial di Tengah Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah membahas sebanyak tujuh rancangan undang-undang di tengah pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengatakan ada tujuh RUU yang terbilang krusial masuk pembahasan yakni Omnibus Law Cipta Kerja, Pendidikan Kedokteran, Masyarakat Adat, Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, Mahkamah Konstitusi (MK), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Perlindungan Asisten Rumah Tangga.

Lihat juga: Yasonna Diminta Dengarkan Warga soal Pembebasan Napi Koruptor

Ia mengatakan pembahasan tujuh RUU itu saat ini berada di tahap yang berbeda-beda.

"Benar ada tujuh. Ada yang masih tahap awal, ada yang sudah pembentukan panja," ujar Willy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).

Selain tujuh RUU itu, pembahasan sejumlah rancangan regulasi juga dilakukan di beberapa komisi. Misalnya, kata Willy, Komisi I DPR tengah membahas RUU Perlindungan Data Pribadi.

Pria yang juga anggota Komisi I DPR itu mengatakan akan menggelar rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate untuk menanyakan kesiapan pemerintah membahas RUU Perlindungan Pribadi.

"Akan dengar dulu dari Kominfo kesiapannya, kalau tidak siap di-hold dulu," tutur Willy.

Lihat juga: Corona, Din Desak Omnibus Law dan Pindah Ibu Kota Dibatalkan

Selain RUU yang tengah disebutkan itu, dua komisi lain juga diketahui tengah menggodok sebanyak tiga rancangan regulasi yang merupakan warisan alias carry over dari DPR periode 2014-2019.

Komisi III DPR tengah menggodok Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Pemasyarakatan. Sementara Komisi VII DPR tengah membahas RUU Mineral dan Batubara (Minerba).

Sebelumya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan anggota dewan akan tetap melaksanakan fungsi legislasi di tengah pandemi corona. Menurutnya pelaksaan itu akan dilakukan sesuai dengan kewenangan DPR.

"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR bersama Pemerintah dan DPD sesuai kewenangannya akan melakukan pembahasan terhadap sejumlah RUU pada Pembicaraan Tingkat I," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III di Gedung DPR RI, Senin (30/3).

Ketua DPP PDIP itu juga berkata pada tahun ini terdapat 50 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurutnya, perlu atensi bersama, antara DPR dan Pemerintah untuk dapat mencari solusi terbaik dalam menuntaskan tugas konstitusional tersebut sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Lihat juga: Demokrat-PKS Tolak Bahas Omnibus Law di Tengah Wabah Corona

(mts/kid)