RUU MK: Masa Jabatan Dihapus, Hakim Menjabat Hingga Usia 70

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) RI tengah membahas Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK).

Langkah itu dilakukan setelah DPR menyepakati untuk merevisi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dalam Rapat Paripurna pada Kamis (2/4) lalu. d

Lihat juga: Selain Omnibus Law, DPR Bahas 6 RUU Krusial di Tengah Corona

Berdasarkan draf RUU MK yang dilihat CNNIndonesia.com, perubahan yang dilakukan antara lain terkait syarat usia seseorang diizinkan menduduki jabatan hakim konstitusi dan penghapusan masa jabatan seorang hakim konstitusi.

Pasal 15 ayat 2 huruf c draf regulasi itu menyatakan untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seseorang harus berusia minimal 60 tahun. Sementara itu di dalam UU MK yang masih berlaku saat ini diatur bahwa usia minimal hakim konstitusi adalah 47 tahun.


Selain itu, di dalam draf RUU MK, usia maksimal seorang hakim konstitusi tidak mengalami perubahan. Pasal 23 ayat 1 huruf c menyatakan hakim MK akan diberhentikan dengan hormat bila sudah berusia 70 tahun.

Draf RUU MK juga menghapus Pasal 22 dalam UU yang masih berlaku. Pasal itu menyatakan masa jabatan hakim konstitusi selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pada draf RUU MK yang baru jabatan hakim konstitusi diatur untuk seseorang dengan usia 60-70 tahun. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)


Draf itu juga menghapus Pasal 23 ayat 1 huruf d yang sebelumnya menyatakan hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berakhir masa jabatannya.

Ketentuan tersebut di dalam draf RUU MK kemudian diganti dengan Pasal 87 huruf c yang menyatakan, 'Apabila hakim konstitusi pada saat jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf b telah berusia 60 tahun, maka meneruskan jabatannya sampai usia 70 tahun.'

Di Pasal 87 huruf P draf RUU MK sendiri disebutkan, 'Hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.'

Lihat juga: Jimly: Polisi Jangan Tafsirkan Sendiri Penghinaan Presiden

RUU MK diketahui menjadi satu dari tujuh RUU Krusial yang dibahas di tengah pandemi corona.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya membeberkan tujuh RUU krusial itu adalah Omnibus Law Cipta Kerja, Pendidikan Kedokteran, Masyarakat Adat, Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, Mahkamah Konstitusi (MK), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Perlindungan Asisten Rumah Tangga.

Ia mengatakan pembahasan tujuh RUU itu saat ini berada di tahap yang berbeda-beda.

"Ada yang masih tahap awal, ada yang sudah pembentukan panja," ujar Willy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4). (mts/kid)