Pemerintah Setujui PSBB Tiga Wilayah di Banten

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tiga wilayah Provinsi Banten yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, maupun Kota Tangerang Selatan, untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

"Sudah (disetujui PSBB)," kata Juru bicara pemerintah khusus penanganan virus corona (covid-19) Achmad Yurianto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (12/4).

PSBB di tiga wilayah Provinsi Banten ini akan dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari) dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Lihat juga: Tiga Wilayah di Banten Ajukan PSBB Corona

Berdasarkan data secara Nasional, Provinsi Banten merupakan wilayah keempat dengan kasus positif covid-19 tertinggi, setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur.

Yurianto mengatakan jika PSBB dilakukan di tiga wilayah Provinsi Banten itu, akan memudahkan dalam pengendalian penyebaran covid-19 di kawasan Jabodetabek. Diketahui, Provinsi DKI Jakarta sudah terlebih dahulu menerapkan PSBB sejak 10 April lalu, dan disusul oleh Bogor, Depok, dan Bekasi yang akan mulai berlaku pada Rabu (15/4) mendatang.

"Sehingga cluster covid-19 Jabodetabek bisa lebih terintegrasi dan memudahkan kita di dalam pengendalian aspek epidemilogi," kata dia dalam konferensi pers, Minggu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan kebijakan PSBB dalam menekan penyebaran virus corona. Ia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Lihat juga: Update Corona 12 April: 4.241 Positif, 373 Orang Meninggal

Penerapan PSBB diajukan oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota dan harus mendapat persetujuan dari menteri kesehatan. Selain itu, penerapan PSBB juga bisa berasal dari permintaan tim gugus tugas.

Terawan lantas menerbitkan ketentuan tentang PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam aturan pedoman PSBB, pemerintah akan membatasi aktivitas sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kemudian, kegiatan sosial dan budaya serta moda transportasi. (stu/yoa/stu)