Anggota DPR Nilai Keppres soal Corona Bencana Nasional Telat

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkesan terlambat baru mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan status bencana nasional bagi pandemi virus corona (Covid-19).

Saleh menyatakan pandemi corona ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Jokowi sejak pertengahan bulan Maret 2020 lalu.

"Tetapi, Keppresnya baru dikeluarkan sekarang. Keppres ini terkesan terlambat. Mungkin ada banyak pertimbangan ketika Keppres itu mau dikeluarkan," kata Saleh dalam keterangan resmi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Diketahui, pemerintah telah menetapkan wabah Corona sebagai Bencana Nasional pada Sabtu, 14 Maret 2020 lalu. Keputusan itu Jokowi itu diumumkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo di Gedung BNPB, Jakarta.

Lihat juga: Jokowi Tetapkan Wabah Corona sebagai Bencana Nasional

Lebih lanjut, Saleh pun meminta agar gugus tugas dan seluruh kekuatan pemerintah dapat bekerja lebih cepat usai penetapan status bencana nasional tersebut.

Ia menyatakan kendali operasi sepenuhnya kini ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata dia, harus menjadi sistem pendukung dalam menuntaskan penanganan virus corona.

"Dengan adanya keppres 12/2020 ini, pemerintah daerah harus patuh. Tidak hanya pada saat pengajuan status PSBB, tetapi ketika diminta menggunakan seluruh resources yang ada di daerah," kata politikus PAN tersebut.

Lihat juga: Ingin Warga Disiplin Saat Corona, Jokowi Minta Tegakkan Hukum

Saleh juga menegaskan semua sumber daya yang dimiliki negara bisa dipergunakan untuk mengatasi pandemi ini, termasuk soal anggaran. 

Ia menyatakan nantinya pemerintah bisa memakai anggaran dana siap pakai dan memakai anggaran Belanja Tidak Terduga yang ada di Kementerian Keuangan. Pemerintah juga bisa melakukan realokasi anggaran di seluruh kementerian/lembaga untuk kepentingan penanganan bencana corona.

"Kita semua berharap, dengan ditetapkannya ini sebagai bencana nasional, penanganannya akan lebih baik. Mestinya tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Koordinasi dan komunikasi sudah semakin baik. Masing-masing aparatur pemerintah dapat bergerak bersama," kata dia.

Diketahui, sejak pasien positif pertama corona di Indonesia diumumkan Jokowi pada 2 Maret lalu, hingga per 13 April 2020, sudah ada 4.557 kasus. Sebanyak 399 di antaranya meninggal dunia, dan 380 pasien dinyatakan sembuh.

Lihat juga: DPR Kritik Pemerintah soal Kebal Hukum atas Rp405,1 T Corona

(rzr/kid)