Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota
DPR RI dari Fraksi Partai
Gerindra, Kamrussamad, meminta pemerintah menyederhanakan program
Kartu Prakerja yang tengah digemborkan.
Menurutnya, penyederhanaan program tersebut penting karena masyarakat terdampak penyebaran virus corona (Covid-19) enggan berurusan dengan hal-hal yang bersifat birokratis, seperti pelatihan daring yang rumit.
"Kita ingatkan pemerintah dalam keadaan pandemi, suasana sosial psikis warga tertekan, mereka tidak mau berhubungan dengan cara birokratis. Oleh karena itu, menggunakan aplikasi yang ribet dan pelatihan online sebaiknya ditinjau ulang dan dibuat lebih sederhana," kata Kamrussamad kepada
CNNIndonesia.com, Rabu (15/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kamrussamad mengatakan, konsep program Kartu Prakerja harus diformulasi ulang dari tujuan awal, yakni menyiapkan keterampilan tenaga kerja baru menjadi subsidi sosial bagi pekerja yang tedampak virus corona.
Berangkat dari itu, lanjut Kamrussamad, sistem rekrutmen dan seleksi program Kartu Prakerja harus disederhanakan menjadi verifikasi secara virtual untuk memastikan pendaftar merupakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat virus corona.
"Sistem rekrutmen dan seleksi harus disederhanakan menjadi verifikasi virtual untuk memastikan apakah warga tersebut benar-benar kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19 atau tidak," tutur anggota Komisi XI itu.
Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program kartu prakerja. Dari total anggaran itu, sebesar Rp5,6 triliun digunakan untuk biaya pelatihan, dana insentif Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana PMO Rp100 juta.
Pemerintah kemudian menunjuk delapan perusahaan sebagai mitra kartu prakerja, seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.
Pemerintah menargetkan 5,6 juta orang menjadi penerima kartu prakerja. Mereka akan mendapatkan bantuan pelatihan Rp1 juta, penuntasan pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan 150 ribu untuk survei kebekerjaan.
(mts/ayp)
[Gambas:Video CNN]