Menurut Mardani masyarakat miskin dan korban PHK saat ini lebih membutuhkan tambahan nafkah ketimbang mengikuti proses pelatihan online yang digencarkan pemerintah dengan memanfaatkan sejumlah perusahaan rintisan berbasis teknologi alias start-up.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Metode itu disebut sangat sulit dilakukan bagi siswa dan guru di daerah pelosok Indonesia. Ledia menyatakan pelbagai hambatan pasti ditemui siswa dan guru di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai untuk melakukan proses belajar mengajar secara online.
Ledia mengatakan masyarakat miskin korban PHK masih banyak tak memiliki telepon pintar (smartphone) untuk mengikuti pelatihan online prakerja.
Selain itu, menurutnya, ada potensi kendala ketersediaan jaringan dan kuota internet bagi warga miskin di pelosok Indonesia.
"Justru kan mereka sekarang sedang berhemat, mereka sedang di PHK enggak punya kerjaan. Sekarang kondisi sulit. Itu enggak terhitung kayaknya," kata Ledia.
"Lalu di pelosok-pelosok juga belum ada sinyal. Contoh di Garut Selatan saja enggak ada TVRI, enggak ada sinyal juga," tambah anggota DPR yang terpilih dari Dapil Jawa Barat I tersebut.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peserta program kartu prakerja akan mendapat insentif bantuan pelatihan dengan total Rp3,55 juta.
Untuk merealisasikan bantuan itu pemerintah menggandeng sejumlah startup sebagai mitra dalam menjalankan program pelatihan secara online bagi penerima kartu prakerja. Beberapa start-up itu antara lain Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, OVO, dan Gopay. (rzr/wis)