Wali Kota Solo Minta Data Napi Asimilasi: Buat Diberi Bantuan

CNN Indonesia | Selasa, 21/04/2020 04:42 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) menyaksikan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo (tengah) melakukan uji coba penggunaan e-Retribusi melalui mesin elektronik yang disiapkan Bank BTN untuk para pedagang di pasar Klewer  Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (21/4).  Proyek e-Retribusi ini sebelumnya sukses dilakukan oleh Bank BTN di Pasar Gede dan dan Pasar Ngudi Rejeki Gilingan, Surakarta, Jawa Tengah, dan pedagang yang ikut program e-retribusi diharapkan bisa mendapatkan KPR Mikro dari Bank BTN. ANTARA FOTO/HO/Dodi/aww/17. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo (tengah) menyebut napi asimilasi baiknya diberi bansos. (ANTARA FOTO/HO/Dodi)
Solo, CNN Indonesia -- Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membagi data soal narapidana yang dilepas terkait program asimilasi akibat pandemi Virus Corona.

Data itu akan dimanfaatkan untuk pemberian bantuan sosial agar napi terkait tidak mengulangi kriminalitas akibat terdesak kebutuhan perut.

"Kalau kita dapat datanya kan enak. Warga saya yang dipulangkan [dari lembaga pemasyarakatan] itu siapa saja, toh? Saya kan bisa beri bantuan dari dana tanggap darurat. Syukur-syukur bisa memberi pekerjaan atau bantuan modal," kata Rudy, ditemui di Balai Kota Solo, Senin (20/4).


Hal ini dikatakannya terkait upaya pencurian yang terjadi Selasa (14/4) malam. Salah satu pelaku diketahui merupakan warga Solo yang mendapat asimilasi Corona dari Lapas Kendal. Upaya pencurian gagal karena pelaku keburu ketahuan polisi yang berpatroli.

Hingga Senin (20/4), Kemenkumham melepas 38.822 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 dalam penjara.

Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dengan cara membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Syaratnya, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan sudah menjalani separuh masa hukuman, serta tidak sedang menjalani hukuman subsider.

Rudy, yang merupakan kader PDIP, mengaku tidak keberatan dengan pembebasan narapidana dari lapas. Namun menurutnya kebijakan Kemenkumham itu kurang komprehensif.

Napi yang baru bebas, katanya, tidak akan bisa langsung mendapat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terlebih, kondisi ekonomi kian sulit akibat pandemi Covid-19.

[Gambas:Video CNN]
Di samping menyiapkan bantuan, Rudy juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian, serta menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan.

Dia mengaku telah membuat surat edaran ke ketua RW agar menyiapkan kentongan di lingkungan masing-masing. Petugas ronda diharuskan membunyikan kentongan setiap pergantian jam di malam hari untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

"Jadi dipastikan setiap saat ada yang jaga untuk mengantisipasi agar tidak ada pencurian," kata Rudy, yang merupakan wakilnya Jokowi saat menjabat Wali Kota Solo itu.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto menyatakan program asimilasi napi saat pandemi Corona bisa memicu masalah keamanan baru. Salah satunya, karena napi-napi itu akan kesulitan mencari pekerjaan.

Kemenkumham menyebut sejauh ini ada 12 napi yang dicabut hak asimilasinya karena kembali melakukan kejahatan. Namun, lembaga pimpinan Yasonna Laoly itu tak memaparkan lebih jauh soal solusi pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi napi yang dilepas.

(syd/arh)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK