LSM soal Pilkada via DPRD saat Corona: Memancing di Air Keruh

Jakarta, CNN Indonesia -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menolak wacana Pilkada Serentak 2020 digelar secara tidak langsung atau dilakukan melalui DPRD dengan alasan pandemi Virus Corona (Covid-19).

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan sistem pemilihan langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari demokrasi elektoral Indonesia. Dia meminta hal itu tak diusik dengan mengatasnamakan pandemi Corona.

Lihat juga: Corona, Politikus Golkar Usul Pilkada Tak Langsung Lewat DPRD

"Jangan gunakan pandemi sebagai dalil untuk melemahkan akses publik untuk terlibat di dalam penentuan kepemimpinan daerah yang ia kehendaki. Sederhananya, jangan memancing di air keruh," kata dia, melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/4).

Dia meminta tak ada satupun pihak yang mencederai komitmen Indonesia untuk berdemokrasi. Apalagi melakukannya dengan seolah-olah merujuk pada kepentingan mengatasi pandemi.

Titi mengingatkan pilkada tidak langsung bukan solusi dalam keadaan seperti ini. Dia mencontohkan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditangani DPRD. Kursi Wagub itu telah kosong sejak akhir 2018 dan pemilihan baru bisa rampung 1,5 tahun setelahnya.

[Gambas:Video CNN]
"Itu mengajarkan bahwa pemilihan dari DPRD juga tidak bisa sepenuhnya menjadi jawaban atas kebutuhan efektivitas dan optimalisasi praktik dalam berdemokrasi," ucap Titi.

Titi berpendapat sebaiknya para elite politik tidak melontarkan wacana kontroversial. Menurut dia, lebih baik elite fokus menangani pandemi corona.

Sementara untuk pilkada, Titi meminta elite politik untuk merumuskan cara terbaik menggelar pilkada di situasi seperti sekarang.

Lihat juga: KPU Tak Sepakat Pilkada Tak Langsung Lewat DPRD karena Corona

"Yang diperlukan dari para elite adalah melihat secara jernih penyelenggaraan Pilkada kita. Sehingga Pilkada bisa diselenggarakan dengan baik tanpa mengurangi hak-hak publik untuk terlibat di dalam penentuan pemimpin lokal di wilayahnya masing-masing," ujarnya.

Wacana penerapan format pilkada tidak langsung kembali dilontarkan oleh Politikus Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau, Agustar.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat memastikan penanganan Covid-19 tuntas pada Juli 2020 dengan kondisi saat ini. Jika pandemi tak kunjung selesai, dia menyebut berpotensi menggeser seluruh pemilihan, termasuk Pemilu 2024.

(dhf/arh)