Jokowi Sindir Kepala Daerah Jangan Cuma Bisa Minta Setop KRL

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan bersedia menghentikan operasional moda transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) di Jabodetabek asal pemerintah daerah mau menyiapkan dan menanggung risiko dari kebijakan tersebut.

Dia mengatakan banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas KRL, seperti pekerja harian, buruh, hingga pedagang asongan yang mencari nafkah dari moda transportasi tersebut.

"Kalau daerah mau mempersiapkan dan menanggung dari keputusan yang diminta itu akan kita berikan," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (22/4) malam.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya menyiapkan jaring pengaman sosial, bukan hanya meminta pemerintah pusat menghentikan operasional KRL. Jokowi berkata, pemerintah daerah tidak boleh hanya meminta pemerintah pusat menghentikan operasional KRL kemudian membiarkan mencari solusi sendiri.

Lihat juga: Jokowi Optimis Wabah Corona akan Turun pada Juli

"Jangan hanya meminta dihentikan dan ya sudah masyarakat dibiarkan cari sendiri-sendiri. Enggak bisa seperti itu. Itu yang saya enggak bisa. Bukan masalah kebijakannya. Bukan itu," katanya.

"Enggak apa-apa dihentikan, enggak apa-apa. Tapi mereka disiapkan dulu. Kalau tidak, kalau ada bus siapkan bus agar tidak berdesakan di KRL. Busnya diisi separuh saja agar ada physycial distancing di situ, sehingga memberikan solusi," tambah Jokowi.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan tidak akan menghentikan operasional moda transportasi umum KRL meski ada larangan mudik.

KRL akan tetap beroperasi untuk membantu masyarakat yang bekerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jabodetabek.

Lihat juga: Wali Kota Solo Nilai Larangan Mudik Jokowi Sudah Telat

"Transportasi massal seperti KRL juga tetap akan jalan, untuk mempermudah tenaga kesehatan, cleaning service dan sebagainya, karena dari temuan kami banyak yang naik KRL bekerja di bidang tadi," kata Luhut usai mengikuti rapat terbatas dengan Jokowi, Jakarta, Selasa (21/4).

Kebijakan itu sekaligus mementahkan permintaan sejumlah kepala daerah di Jabodetabek.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebelumnya kompak menyuarakan penghentian operasional KRL selama masa PSBB demi memutus rantai penyebaran virus corona.

PSBB telah diterapkan di Jabodetabek untuk mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah pusat sendiri telah menggelontorkan bantuan kepada DKI dan daerah penyangganya selama pelaksanaan PSBB.

Lihat juga: Jokowi Ditanya Soal Mudik Saat Corona: Itu Pulang Kampung

Di Jakarta, Jokowi mengucurkan Rp2,2 triliun dana bantuan sosial kepada warga rentan miskin terdampak virus corona.

Anggaran dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan. 

Pemerintah pusat juga memberikan bantuan sosial kepada warga Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. 

Bantuan akan diberikan kepada 1,6 juta jiwa, atau 576 ribu kepala keluarga, masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Total anggaran yang disediakan sebesar Rp1 triliun. (mts/wis)