IDI Minta Penanganan PDP Disamakan dengan Pasien Positif

Jakarta, CNN Indonesia -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan kepada Pemerintah agar prosedur tetap (protap) penanganan pasien dalam pengawasan (PDP) disamakan dengan protap pasien positif terinfeksi virus corona (Covid-19).

Menurut IDI penanganan tersebut sebagai upaya mengurangi tren jumlah PDP yang kian meningkat.

"Kemarin ada konsensus dari IDI supaya PDP segera ditangani sebagaimana pasien konfirmasi Covid-19, karena kalau menunggu tes PCR (Polymerase Chain Reaction) kan belum tentu cepat," kata Humas IDI Halik Malik saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (23/4).

Halik menyebut selama ini Pemerintah hanya mengumumkan kematian jumlah pasien positif Covid-19 yang meninggal, sementara di lapangan ditemukan tidak sedikit PDP yang dinyatakan meninggal dunia.

Lihat juga: Ravio Patra Dikabarkan Ditangkap Polisi Usai Whatsapp Diretas

Selain itu, pada kondisi saat ini, untuk membuktikan status positif atau negatifnya PDP dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga proses tunggu tersebut cukup berisiko bagi pasien.

"Yang PDP kan banyak dirawat di Rumah Sakit dibandingkan terkonfirmasi, lalu yang meninggal juga banyak yang PDP dibandingkan yang positif, itu kan masalah yang harus disikapi," ucap Halik.

Saat disinggung terkait pernyataan IDI yang sempat membeberkan data kematian pasien yang melebihi 1.000 angka kematian, Halik mengaku pihaknya tidak ingin menimbulkan polemik di area itu. 

IDI menyatakan saat ini yang paling dibutuhkan adalah aksi tanggap dan koordinasi semua pihak agar fokus kembali dalam penanganan persebaran Covid-19 di Indonesia.

"Pemerintah ini akan menyikapi seperti apa, dan IDI harus memberikan dukungan seperti apa? Solusinya semua PDP itu harus disikapi sebagaimana pasien Covid-19 agar perawatannya optimal di setiap fasilitas kesehatan," tutur tutur Halik.

Sementara itu, Ketua Umum IDI Daeng Muhammad Faqih dalam sebuah diskusi daring yang disiarkan secara langsung lewat akun Youtube Surve KedaiKOPI, Rabu (22/4), menegaskan kembali, sejak awal tidak ada perbedaan data dari pemerintah dengan data IDI, karena semua data berpusat di Pemerintah.

"Saya lihat memang datanya luar biasa, real time, dilaporkan dari rumah sakit. Waktu itu real time data di rumah sakit menunjukkan kalau tidak keliru 1.300 angka yg meninggal," kata Daeng.

Pernyataan itu ia ungkapkan berdasarkan fakta dari data yang pernah ia lihat saat melakukan kunjungan koordinasi di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BNPB pada Kamis (16/4) lalu.

"Saya tanya, angka meninggal ini dari mana? Jadi laporan RS disampaikan bahwa itu angka gabungan, antara yang meninggal yang sudah positif yang sudah diumumkan tiap hari oleh juru bicara Covid-19, dengan angka kematian PDP," sambungnya.

Lihat juga: Prabowo: Saya Bersaksi Jokowi Bekerja demi Kepentingan Rakyat

Ia menyebut, pada waktu itu angka kematian yang terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dilakukan pengujian dengan PCR telah mencapai 400 orang lebih. Dengan begitu Daeng menyimpulkan, jika kematian sisa dari angka 1.300 tersebut datang dari PDP ataupun ODP.

"Berarti angka kematian PDP ini besar sekali, itu yang kemudian saya sampaikan untuk dicarikan solusi, dikaji, dan tidak mempersoalkan perbedaan data sebenarnya, bukan juga mempersoalkan apakah data perlu ditampilkan apa tidak," jelas Daeng.

Hingga Rabu (22/4), Pemerintah Pusat mengumumkan data angka kasus Covid-19 mencapai 7.418 kasus, 635 di antaranya dinyatakan meninggal dunia dan 913 dinyatakan sembuh.

Catatan Redaksi: Berita ini mengalami perubahan judul pada Kamis (23/4), pukul 20.19 WIB. (khr/ugo)