Presiden PKS: Kasus Corona di RI Sedikit karena Minim Tes

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan jumlah kasus positif terpapar virus corona (Covid-19) di Indonesia masih sedikit karena pemerintah tidak mampu melakukan tes secara cepat dan masif.

Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sedikit melakukan tes terkait virus corona di seluruh dunia.

Lihat juga: Mudik Resmi Dilarang, Malam Ini Semua Aparat Turun ke Jalan

"Mengapa kasus di Indonesia tampak lebih sedikit? Jawabannya sederhana: karena Pemerintah tidak mampu melakukan testing dengan cepat dan masif," kata Sohibul dalam orasi kebangsaan dan kemanusiaan Milad PKS ke-22 yang bertajuk "Titik Balik Bangsa Indonesia", sebagaimana dikutip dari pks.id pada Kamis (23/4).

Sohibul mengatakan tes adalah satu kebijakan yang krusial dalam mitigasi penyebaran Covid-19. Tanpa tes yang cepat dan masif, menurutnya, Indonesia tidak akan mempunyai data dan informasi yang memadai sebagai basis kebijakan.

Berdasarkan data per Selasa (21/4), pemerintah hanya mampu melakukan tes terkait virus corona terhadap 50.374 spesimen dari 46,173 orang atau hanya 184 tes per 1 juta populasi.

"Apa mungkin memetakan dan memitigasi penyebaran Covid-19 jika testing yang dijalankan pemerintah sangat rendah?" ujar Sohibul.

Lihat juga: Kronologi Ravio Patra Ditangkap versi Koalisi

Mantan wakil ketua DPR itu menengarai lambannya respon kebijakan pemerintah menjadi penyebab munculnya kekhawatiran dunia internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pernah secara terbuka mengingatkan pemerintah akan kemungkinan terburuk bahwa Indonesia berpotensi menjadi episentrum baru pandemi Covid-19 di Asia.

Sohibul meminta peringatan dari WHO itu menjadi bahan intropeksi pemerintah. Ia juga meminta pemerintah belajar dari cara negara lain dalam menangani pandemi virus corona dalam memformulasikan kebijakannya.

"Ada cara China dan Eropa yang memilih lockdown policy. Ada cara masif and rapid test seperti Korea Selatan dan Singapura, atau seperti Vietnam dengan komando militernya melakukan direct-contact tracing dan social distancing secara sangat ketat dan disiplin," katanya.

Lihat juga: PSBB DKI Diperpanjang, Ganjil Genap Ditiadakan Sampai 22 Mei

Lebih lanjut, Sohibul mengkritik kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dipilih Presiden Joko Widodo. Menurutnya, PSBB justru membuat kebijakan penanganan Covid-19 berjalan sangat lambat, tidak terkoordinasi dengan baik, tidak integratif, dan tidak satu komando.

Ia juga berpandangan pemerintah pusat terkesan ingin lepas tangan dengan berbagi beban dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dengan memilih menerapkan kebijakan PSBB.

"Dalam situasi krisis, republik ini sangat membutuhkan hadirnya pemimpin nasional yang dapat memberikan sense of direction and confidence kepada rakyatnya, agar rakyat punya harapan dan keyakinan bahwa pemimpinnya dapat diandalkan." ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta jajarannya terutama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 agar meningkatkan jumlah tes PCR untuk mendeteksi virus corona. Jokowi ingin tes PCRR bisa dilakukan lebih dari 10 ribu per hari.

Lihat juga: Positif Corona di Bogor Tambah 31, Mayoritas Kerja di Jakarta

Namun, Staf Khusus Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Alex K. Ginting mengatakan mustahil melakukan pemeriksaan virus corona dengan metode polymerase chain reaction (PCR) sebanyak 10 ribu per hari.

"Impossible 10 ribu sehari," ujar Alex kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/4). (mts/fra)