DPR soal TKA: Indonesia Kurang Berdaulat di Hadapan Investor

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritik kebijakan pemerintah yang mengizinkan masuknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Hal ini merespons rencana 500 TKA asal China yang akan didatangkan oleh pemerintah pusat untuk ditempatkan di perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) di Morosi, Kabupaten Konawe.

Lihat juga: Ribut Tolak 500 TKA China Saat Pandemi Corona di Sultra

Saleh berpendapat pemerintah terkesan inferior jika berhadapan dengan investor asal Negeri Ginseng itu.

"Terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut," kata Saleh saat dihubungi, Kamis (30/4).

Dia pun meminta Pemerintah Pusat tegas dalam menolak masuknya TKA selama masa pandemi saat ini.

"Apalagi, TKA yang berjumlah 500 orang tersebut diketahui berasal dari China. Hal ini tentu akan menimbulkan perasaan khawatir dan takut di tengah masyarakat," ujarnya.

Lihat juga: Tolak 500 TKA China, Ketua DPRD Sultra Bakal Pimpin Demo

Menurut dia, masyarakat yang hendak menggelar unjuk rasa menolak kedatangan TKA, serta aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu didengarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Mereka meyakini bahwa para TKA tersebut berpotensi membawa virus corona ke wilayahnya.

"Di lain pihak, pemerintah daerah dan masyarakat tentu sangat khawatir mengingat penyebaran Covid-19 di Indonesia belum mereda," lanjut dia.

Dia mengatakan hal tersebut diperkuat dengan masih tingginya angka penyebaran virus corona yang menunjukkan penambahan jumlah kasus positif maupun korban meninggal.

Anggota DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay (kedua kiri). (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A.)

Dia pun menggambarkan sejumlah kasus kedatangan TKA asal China di Kepulauan Riau yang kian hari menjadi polemik dan perdebatan. Namun, hal tersebut justru tidak mengurangi masuknya TKA ke wilayah Indonesia.

Saleh berpendapat di tengah pandemi corona dan krisis ekonomi di Indonesia yang menyebabkan banyak WNI membutuhkan pekerjaan, seharusnya pemerintah menjadikan penanaman modal asing tersebut sebagai alternatif bagi WNI untuk dapat dipekerjakan kembali.

"Salah satu manfaat investasi asing adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. Jika investasi asing justru mempekerjakan TKA, berarti investasi itu tidak memiliki added value. Hanya menguntungkan pihak asing saja. Wajar jika dikritisi dan dipertanyakan masyarakat," katanya.

Kedatangan ratusan TKA itu mendapat penolakan dari Pemerintah Provinsi Sultra dan juga DPRD setempat, walaupun pemerintah pusat mengklaim telah menerapkan protokol kesehatan.

"Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol Covid-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," ujar Gubernur Sultra Ali Mazi mengutip Antara, Rabu (29/4).

Lihat juga: Pemakaman Bupati Morowali Utara Ikuti Protokol Covid-19

Bahkan, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh pun mengatakan bakal memimpin demonstrasi menolak kedatangan 500 TKA dari China. Itu akan dilakukannya jika pemerintah pusat benar-benar mendatangkan TKA China di tengah wabah corona.

"Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024," kata Abdurrahman mengutip Antara, Kamis (30/1). (mjo/pmg)