"Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024," kata Abdurrahman mengutip Antara, Kamis (30/1).
Abdurrahman menegaskan bahwa saat ini Indonesia tengah dilanda wabah virus corona (Covid-19). Termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"DPRD bukan antiasing, kita komitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi, namun hari ini dunia sedang pandemik Covid-19, untuk itu mewakili fraksi kita tolak. Di satu sisi aturan regulasi benar tapi dampak kedepannya dan dampak sosialnya," ucapnya.
"Apabila tetap berkeras mendatangkan 500 TKA tersebut fraksi PKS akan mengajak fraksi PKS yang ada di DRPD Kota Kendari, DPRD Kabupaten Konawe dan DRPD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) untuk turun langsung demonstrasi di Bandara Haluoleo Kendari," ujarnya menegaskan.
Diketahui, pemerintah pusat berencana mendatangkan 500 TKA asal China. Mereka akan ditempatkan di perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) di Morosi, Kabupaten Konawe.
"Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," ujar Gubernur Sultra Ali Mazi mengutip Antara, Rabu (29/4). (antara/bmw)