PKS Minta Kartu Prakerja Disetop Karena Jadi Ladang Proyek

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah menghentikan Program Kartu Prakerja karena program yang menghabiskan anggaran sebesar Rp20 triliun tersebut telah bergeser dari tujuan awal dan menjadi ladang proyek.

"Kartu Prakerja sudah bergeser dari tujuan awalnya karena sudah menjadi ladang proyek," kata Mufida dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Lihat juga: Pemerintah Akui Distribusi Reagen Telat, Uji Corona Terhambat

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan Program Kartu Prakerja perlu dihentikan demi perbaikan sistem agar bisa berjalan lebih jelas, adil dan transparan.

Mufida berharap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto harus mendengar masukan dari banyak pihak yang menyatakan bahwa Program Kartu Prakerja berantakan dari awal hingga tahap pelaksanaannya.

"Tanyakan ke beliau (Menko Airlangga) kenapa harus dipaksakan melaksanakan Program Kartu Prakerja? Padahal jadi ladang proyek," ujar Mufida.

Bagi pengelola pelatihan, dia meminta tidak ada yang memanfaatkan krisis pandemi virus corona untuk kepentingan sepihak.

Mufida pun mengingatkan bahwa hal yang diperlukan di tengah kondisi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan seperti saat ini adalah bantuan sosial langsung agar masyarakat bisa bertahan di masa krisis Covid-19.

"Jutaan pekerja kehilangan pekerjaaan atau dipotong gajinya karena terdampak Covid-19. Sungguh tak terlihat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan Program Kartu Prakerja," ungkap dia.

Lihat juga: 703 Perusahaan di Jakarta Langgar PSBB, 116 Ditutup Sementara

Untuk diketahui, secara keseluruhan, pemerintah akan menyalurkan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Program Kartu Prakerja sebanyak Rp20 triliun. Dana itu digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana project management office (PMO) Rp100 juta. (nva)