UI Usul Jokowi Terbitkan Perpres Manajemen Penanganan Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Universitas Indonesia menyarankan Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan presiden tentang manajemen penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat terkait Covid-19 sebagai bencana nasional.

Hal ini diusulkan oleh Tim Ahli Universitas Indonesia yang tergabung dalam tim perumus tinjauan bidang kelembagaan di bawah koordinasi Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) UI.

"Untuk menjembatani persoalan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan wabah COVID-19, perlu diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Manajemen Penanganan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat  COVID-19 sebagai Bencana Nasional," ujar Kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusia, melalui keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (30/4).

Lihat juga: Pemprov DKI Tanggapi Kabar Warga Boleh Mudik Jika Darurat

Ia menjelaskan bahwa perpres tersebut nantinya bisa mengatur penanganan wabah corona sebagai urusan pemerintah umum.

Dengan demikian, perpres bakal menyelaraskan koordinasi dan peran kementerian dan lembaga, serta peran antar-struktur pemerintah, dan anggaran penyelenggaraan penanganan wabah.

Dalam hal ini, presiden menjadi penanggung jawab utama terkait penanganan corona. Presiden kemudian menunjuk salah satu menteri koordinator menjadi pelaksana harian.

Amelia mengatakan bahwa pihaknya juga mengusulkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dipimpin oleh menteri kesehatan, menteri dalam negeri, dan Kepala BNPB.

Sementara itu, gubernur, bupati dan wali kota menjadi pihak pelaksana urusan pemerintah umum dan penanganan wabah corona.

Lihat juga: Jelang May Day, Khofifah Minta Buruh Tak Aksi Khawatir Corona

Perkara anggaran, katanya, penanganan corona akan didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun pada provinsi, kabupaten, kota, dan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta APBDesa juga bisa digunakan.

Rektor UI, Ari Kuncoro, mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan saran ini mengingat wabah corona sudah berdampak pada lingkup global dan nasional.

"Pada lingkup nasional, akibat mobilitas penduduk antar-daerah, eksternalitas terdampak COVID-19 juga berskala nasional, tidak dapat lagi dibatasi pada lingkup masing-masing wilayah, seperti desa/kelurahan, kabupaten/kota, atau provinsi," tuturnya.

Akumulasi kasus positif corona sudah menyebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlahnya per hari ini mencapai 10.118 kasus positif, dengan 1.522 kasus sembuh dan 792 kasus meninggal dunia. (fey/has)