Pasalnya, kata Intan, bantuan sosial (sosial) tunai yang diberikan pemerintah lewat jaring pengaman sosial (JPS) senilai Rp600 ribu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya, keringanan kredit dapat membantu warga yang masuk kelompok tersebut.
"Jumlah Rp600 ribu misalnya tentu jauh di bawah UMR dan nggak akan mencukupi. Jumlah yang signifikan dan keringanan kredit akan sangat membantu bagi korban PHK," ujar Intan dalam diskusi online via aplikasi Zoom, Jumat (1/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, jumlah itu sudah di luar kisaran angka yang tercatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni sekitar 2,8 juta. Dari data tersebut, sektor formal menurut Intan adalah yang paling terdampak akibat pandemi global itu.
ADVERTISEMENT
Intan menyatakan pilihan untuk merumahkan karyawan bagi sejumlah perusahaan adalah pilihan lumrah. Sebab, perusahaan tak harus membayar pesangon meski dengan harapan nantinya mereka dapat kembali bekerja.
"Dengan harapan akan ada geliat ekonomi, sehingga usaha berjalan dengan baik," ujar Intan.
Kondisi itu, lanjut Intan diperparah dengan larangan mudik oleh pemerintah. Oleh karena itu, ia berharap larangan mudik juga diiringi bantuan sosial yang memadai. Misalnya, seperti yang ia sebutkan, keringanan kredit, bukan hanya bansos tunai.
Hal yang sama juga diutarakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN, Eddy Soeparno. Dalam kesempatan yang sama, kata dia, efek pandemi terus menambah jumlah korban PHK. Oleh karenanya kondisi tersebut harus segera menjadi perhatian pemerintah.
"Jangan biarkan korban PHK yang dilarang mudik ini bingung dan mencari solusi sendiri-sendiri. Di sinilah kehadiran negara dibutuhkan," kata Eddy. (thr/osc)