Pemerintah Menimbang Pelonggaran PSBB Agar Warga Tak Stres

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah tengah memikirkan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19 akibat infeksi virus corona.

Relaksasi untuk melonggarkan aktivitas masyarakat di tengah penerapan PSB. Mahfud juga menyampaikan kelonggaran ini supaya masyarakat tak terkekang karena PSBB yang kemudian  merasa tertekan.

"Kami tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kami sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," kata Mahfud dalam tayangan langsung akun Instagram pribadinya dikutip Sabtu (2/5).

Lihat juga: Jabar Anggarkan Rp10,8 Triliun Atasi Corona

Menurut Mahfud, pemerintah bakal merancang pedoman soal relaksasi yang mengatur kembali kegiatan apa yang bisa dilakukan warga.

"Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini dan seterusnya. Ini sedang dipikirkan karena kami tahu kalau terlalu dikekang juga akan stress," ucap dia.


Ia mengatakan jika tertekan dan stres yang dikhawatirkan imun menurun sehingga masyarakat menjadi rentan.


"Nah kalau stres itu imunitas orang itu akan melemah juga menurun. Oleh sebab itu kami memikirkan mari kerjakan ini semua secara sabar bersama-sama," katanya.

Lihat juga: Ratusan WNI dari Arab Saudi Dipulangkan

Menurut dia yang diperlukan sekarang kebersamaan antara masyarakat. Bersama di sini, ia menjelaskan saling menjaga agar tidak tertular virus corona (SARS-CoV-2) dan menularkan Covid-19.


"Kita harus saling sama-sama menjaga jangan biarkan ditulari orang lain jangan juga menulari orang lain. Nah itulah sekarang protokol yang diatur oleh pemerintah," kata Mahfud.

Pemerintah diketahui telah menerapkan PSBB sebagai upaya memutus mata rantai penularan corona di Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah pertama yang menerapkan kebijakan itu atau sejak 10 April 2020 selama dua pekan, kemudian diperpanjang hingga 22 Mei.

Selain provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, kota-kota lain di Indonesia juga sudah menerapkan kebijakan yang sama. (ryh/eks)