Corona Belum Terkendali, Relaksasi PSBB Dinilai Terburu-buru

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru melakukan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di saat kasus Virus Corona masih belum terkendali.

"Memang benar semua orang merasakan tidak nyaman karena terus berdiam di rumah. Namun, demi kesehatan dan keselamatan banyak orang, relaksasi PSBB hendaknya tidak perlu terburu-buru," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah sedang memikirkan relaksasi atau pelonggaran PSBB sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas, terutama ekonomi, dengan bebas saat pemberlakukan PSBB.

Bamsoet menilai relaksasi sebaiknya tak dilakukan sebelum kecepatan penularan Covid-19 bisa dikendalikan dengan pembatasan sosial. Saat ini, kata dia, kecepatan penularan Covid-19 belum bisa dikendalikan. Itu terbaca dari pertambahan jumlah pasien setiap harinya.

Lihat juga: Pemerintah Menimbang Pelonggaran PSBB Agar Warga Tak Stres

Diketahui, per Minggu (3/5), kasus positif Corona di Indonesia mencapai 11.192 orang. Sebanyak 845 orang di antaranya meninggal dunia, dan 1.876 dinyatakan sembuh. Kasus terbanyak ada di DKI Jakarta. Kurva kasus Corona pun sejauh ini belum menurun sejak terdeteksi kasus pertama pada Februari.

Karena itu, Bamsoet menyebut penerapan PSBB yang konsisten masih diperlukan terlebih di Jakarta sebagai episentrum Covid-19. Hal serupa juga sebaiknya dilakukan untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Jikapun hendak melakukan pelonggaran PSBB, Bamsoet meminta Pemerintah Pusat mendengar pertimbangan kepala daerah.

"Sama seperti mekanisme pengajuan PSBB, maka relaksasi PSBB pun hendaknya lebih mendengarkan pertimbangan kepala daerah. Karena diasumsikan bahwa kepala daerah paling tahu kondisi wilayahnya masing-masing," ujarnya.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen alias Gus Nabil mengingatkan pemerintah untuk mengkaji secara matang rencana relaksasi PSBB. Pemerintah, katanya, harus merujuk pada tujuan utama penerapan PSBB, yakni menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.

"Relaksasi penerapan PSBB harus dikaji secara matang dengan beberapa pertimbangan strategis," kata politikus PDIP ini.

Dia mengakui PSBB menjadikan ekonomi melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga.

"Ini yang harus dikaji. Bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama tersebut.

Lihat juga: 2 Bulan Jokowi Lawan Corona dan Kurva yang Belum 'Selaw'

Gus Nabil mengusulkan tetap ada peraturan ketat terkait dengan aturan menjaga jarak secara fisik (physical distancing) dan social distancing, serta pentingnya memakai masker, jika pemerintah kukuh merelaksasi PSBB.

"Jadi, warga harus diberi tahu kita berada dalam kehidupan dengan pola baru dengan mengutamakan kesehatan," katanya menegaskan.

Sebelumnya, dalam siaran langsung di akun instagramnya, Sabtu (2/5), Mahfud menyebut Pemerintah tengah memikirkan relaksasi PSBB. Semangatya, mencegah pelambatan ekonomi masyarakat.

Ia menyebut itu tidak berarti melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Terlebih, ujarnya, ada perbedaan pemberlakuan PSBB di berbagai wilayah.

[Gambas:Video CNN]
"Relaksasi itu bukan berarti melanggar protokol kesehatan," ujar Mahfud.

"Ekonomi tidak boleh macet, tidak boleh mati. Oleh sebab itu Presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak, tapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu. Itulah yang disebut relaksasi," kata dia.

(antara/arh)