Pemerintah Diminta Tak Asal Longgarkan PSBB: Nyawa Taruhannya

CNN Indonesia | Senin, 04/05/2020 12:14 WIB

Petugas gabungan Kepolisian, TNI, Dishub, Satpol PP dan Dunas Kesehatan Tangsel melakukan pemeriksaan penumpang dan pengecekan suhu tubuh pengendara dan penumpang mobil yang memasuki wilayah Tangerang Selatan di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (18/4). (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi PPP DPR RI mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah melakukan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai saat ini bukan waktu yang tepat merelaksasi PSBB. Sebab belum ada tanda penurunan kasus corona di Indonesia.

"Bahwa menangani wabah Covid-19 tidak boleh main-main, jangan gegabah karena taruhannya nyawa. Sejauh ini warga yang terpapar Covid-19 terus bertambah dan ini wajib diantisipasi," kata Baidowi dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/5).

Anggota Badan Legislasi DPR RI itu mengatakan relaksasi bisa dilakukan jika angka kasus corona sudah turun drastis. Namun saat ini angka masih terus bertambah, bahkan ada dugaan penularan di KRL Jabodetabek.

Lihat juga:

Mahfud MD soal Pelonggaran PSBB: Ekonomi Tak Boleh Mati

Baidowi menyampaikan PSBB harus tetap berjalan. Di sisi lain, pemerintah harus mengefektifkan bantuan sosial dan stimulus ekonomi tepat sasaran.

"Soal ada warga yang tidak bisa leluasa beraktivitas, namanya saja PSBB. Ini masih jauh lebih baik dibanding dengan karantina wilayah," tuturnya.

Pemerintah sebelumnya berencana melakukan relaksasi terhadap penerapan PSBB di berbagai daerah. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut banyak keluhan dari masyarakat yang merasa terkekang sejak penerapan PSBB.

Menurutnya, relaksasi akan dilakukan untuk menjaga roda perekonomian berjalan. Mahfud mengatakan meski relaksasi, masyarakat tetap diminta mematuhi protokol kesehatan.

"Ekonomi tidak boleh macet, tidak boleh mati. Oleh sebab itu Presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak, tetapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu," ujar Mahfud.

Klaim pemerintah tentang pelambatan penyebaran virus corona masih diragukan sejumlah kalangan. Ahli Epidemiologu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Indah Suci Widyahening memandang terlalu cepat jika menyimpulkan bahwa penambahan kasus Covid-19 di Indonesia sudah melambat.

Menurutnya, penambahan kasus positif masih tergolong cepat beberapa hari terakhir

"Untuk Indonesia, bila dilihat dari kurva kasus positif harian tampaknya masih terlalu dini untuk menyatakan ada tanda penurunan," kata Indah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (30/4).

Suci mengamini penambahan 260 kasus pada 29 April cenderung kecil dibanding hari sebelumnya dengan penambahan 415 kasus. Akan tetapi, dia mengingatkan penambahan kasus di beberapa hari sebelumnya.

"Sejak awal April sampai sekarang terdapat 4 titik waktu (12, 17, 24 dan 28 April) di mana jumlah kasus harian mencapai angka 400 atau lebih," ujarnya.

Kasus Covid-19 di Indonesia, menurutnya, belum menunjukkan pelambatan. Ia mengatakan pelambatan terjadi jika kasus positif menurun dan jumlah orang yang diperiksa juga menurun. Itu menunjukkan rantai penularan mulai berkurang. Pelambatan juga bisa dilihat dari rasio jumlah kasus yang positif semakin mengecil dibanding jumlah orang yang diperiksa setiap harinya.