PAN Dukung Jokowi soal Perppu Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dibutuhkan sebagai payung hukum mengatasi dampak pandemi Covid-19.

"PAN menyetujui Perppu tersebut dengan catatan yang perlu untuk kita lakukan," kata Zulhas, sapaannya, dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I DPP PAN melalui video conference, di Jakarta, Selasa (5/5).

Lihat juga: Banggar DPR Setuju Perppu Corona Dibahas jadi UU di Paripurna

Dia mengklaim telah menjalin komunikasi dengan semua pihak termasuk masyarakat sebelum partai mengambil keputusan menyetujui Perppu tersebut.

Menurutnya, masyarakat yang terdampak langsung Covid-19 sudah tidak bisa menunggu lagi bantuan sosial, relaksasi UMKM, bantuan cicilan motor, dan bantuan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Sebelum Perppu ditandatangani, belum ada kementerian yang berani ambil keputusan untuk penanganan Covid-19, selain dana memang belum tersedia," ujarnya.

Lihat juga: PAN Bahas Perppu Corona hingga Omnibus Law di Rakernas Online

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan bila PAN tidak setuju Perppu Corona disahkan menjadi UU, sama dengan membiarkan masyarakat tidak mendapat bantuan dalam keadaan genting ini.

Menurut Zulhas, PAN tidak mau egois pada masalah sosial yang timbul akibat dampak Covid-19.

"Kami mengutamakan kepentingan bangsa yang besar, karena itu kami menyetujui Perppu nomor 1 tahun 2020, Senin (4/5) malam sudah diputuskan (Badan Anggaran DPR RI)," katanya.

Dia menilai semua masyarakat menunggu bantuan pemerintah secepatnya sehingga diharapkan Perppu bisa disetujui DPR dalam Rapat Paripurna.

Lihat juga: Jalan Lapang Oligarki Ekonomi di Perppu Corona Jokowi

Sebelumnya, rapat Banggar DPR pada Senin (4/5) malam telah menyepakati Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk dibahas dalam Rapat Paripurna pada 12 Mei untuk dijadikan undang-undang.

Perppu No. 1 tahun 2020 berisi tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. (antara/wis)