PKS Kritik Menko Polhukam-Menhub soal Relaksasi PSBB Corona
CNN Indonesia
Rabu, 06 Mei 2020 16:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syahrul Aidi Maazat mengaku heran dengan langkah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang selalu mencari celah untuk melakukan pelonggaran atau relaksasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Menurutnya, langkah mencari celah untuk merelaksasi itu terlihat seolah mengkomodir kepentingan segelintir orang, tanpa memerhatikan jumlah pasien positif virus corona yang terus bertambah setiap hari.
"Pemerintah sangat lalai dari awal dan sekarang mulai lagi dengan kelalaiannya. Para menteri mulai dari Menko Polhukam sampai Menhub selalu mencari cara untuk melakukan relaksasi di tengah pandemi yang luar biasa ini," kata Syahrul dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (6/5).
Ia heran dengan perumpamaan yang digunakan Budi saat menjelaskan terkait rencana pelonggaran transportasi di tengah pandemi virus corona mulai besok, 7 Mei 2020.
Menurutnya, Pasal 5 Permenhub 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah menjelaskan secara tegas bahwa kendaraan yang dikecualikan adalah pejabat negara, dinas operasional, dinas petugas tol, arus angkut barang medis, tenaga media, serta pemadam kebakaran.
"Pertanyaannya Pak Budi enggak baca Pasal 5 itu ya? Kok aneh perumpamaannya pergi dinas ke Palembang melihat LRT harus bikin peraturan turunan. Kalau dia bebas saja karena pejabat negara, ada di Pasal 5 itu," ungkap Syahrul.
Sebelumnya, Budi mengungkap akan melonggarkan transportasi di tengah pandemi virus corona mulai besok, 7 Mei 2020.
Relaksasi transportasi ini merupakan turunan dari Permenhub Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
"Rencananya Gugus Tugas Covid-19 yang akan mengumumkan. Intinya adalah penjabaran bukan relaksasi. Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut dan bus kembali beroperasi dengan catatan harus pakai protokol kesehatan," ujar Budi Karya dalam video conference, Rabu (6/5).
Dia menjelaskan, nantinya perjalanan yang diperbolehkan hanya mencakup penugasan kerja, kegiatan bisnis dan logistik.
"Jadi misalnya saya ke Palembang, tapi bukan untuk mudik, tapi untuk mantau LRT, itu boleh," paparnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah tengah memikirkan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19 akibat infeksi virus corona.
Relaksasi untuk melonggarkan aktivitas masyarakat di tengah penerapan PSB. Mahfud juga menyampaikan kelonggaran ini supaya masyarakat tak terkekang karena PSBB yang kemudian merasa tertekan.
Menurut Mahfud, pemerintah bakal merancang pedoman soal relaksasi yang mengatur kembali kegiatan apa yang bisa dilakukan warga.
"Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini dan seterusnya. Ini sedang dipikirkan karena kami tahu kalau terlalu dikekang juga akan stress," ucap dia. (mts/ugo)
[Gambas:Video CNN]
Menurutnya, langkah mencari celah untuk merelaksasi itu terlihat seolah mengkomodir kepentingan segelintir orang, tanpa memerhatikan jumlah pasien positif virus corona yang terus bertambah setiap hari.
"Pemerintah sangat lalai dari awal dan sekarang mulai lagi dengan kelalaiannya. Para menteri mulai dari Menko Polhukam sampai Menhub selalu mencari cara untuk melakukan relaksasi di tengah pandemi yang luar biasa ini," kata Syahrul dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (6/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertanyaannya Pak Budi enggak baca Pasal 5 itu ya? Kok aneh perumpamaannya pergi dinas ke Palembang melihat LRT harus bikin peraturan turunan. Kalau dia bebas saja karena pejabat negara, ada di Pasal 5 itu," ungkap Syahrul.
Relaksasi transportasi ini merupakan turunan dari Permenhub Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
"Rencananya Gugus Tugas Covid-19 yang akan mengumumkan. Intinya adalah penjabaran bukan relaksasi. Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut dan bus kembali beroperasi dengan catatan harus pakai protokol kesehatan," ujar Budi Karya dalam video conference, Rabu (6/5).
Dia menjelaskan, nantinya perjalanan yang diperbolehkan hanya mencakup penugasan kerja, kegiatan bisnis dan logistik.
"Jadi misalnya saya ke Palembang, tapi bukan untuk mudik, tapi untuk mantau LRT, itu boleh," paparnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah tengah memikirkan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19 akibat infeksi virus corona.
Relaksasi untuk melonggarkan aktivitas masyarakat di tengah penerapan PSB. Mahfud juga menyampaikan kelonggaran ini supaya masyarakat tak terkekang karena PSBB yang kemudian merasa tertekan.
Menurut Mahfud, pemerintah bakal merancang pedoman soal relaksasi yang mengatur kembali kegiatan apa yang bisa dilakukan warga.
"Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini dan seterusnya. Ini sedang dipikirkan karena kami tahu kalau terlalu dikekang juga akan stress," ucap dia. (mts/ugo)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK